Ada Kamar Setara Apartemen di Lapas Cibinong? Yusril Minta Diusut, Siapkan Tindakan Tegas

Viralterkini.id, Jakarta — Temuan fasilitas yang disebut menyerupai apartemen di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, memunculkan pertanyaan soal peruntukannya. Ombudsman RI menyebut terdapat lebih dari 10 kamar dengan berbagai perlengkapan rumah tangga di kawasan yang terpisah dari blok hunian warga binaan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memastikan temuan tersebut sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Pemerintah akan menindak tegas apabila terbukti ada penyalahgunaan fasilitas.

Baca Juga

6 hari  lalu

KMP Virgo Transport 8 Tenggelam, DPR Desak Investigasi Menyeluruh hingga Pemeriksaan Manifes

91 Iim Mustaqiem

Namun, Yusril meminta semua pihak tidak langsung menyimpulkan bahwa bangunan itu merupakan hunian mewah bagi narapidana.

“Jadi kita tidak ingin apriori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini,” kata Yusril dalam video di akun YouTube resmi Kemenko Kumham Imipas, dikutip Jumat (25/9/2026).

Pengecekan langsung dilakukan pada 23–24 September 2026. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga memberikan kesempatan kepada media untuk melihat kondisi bangunan yang menjadi sorotan.

Baca Juga

2 hari  lalu

ATTO 1 Tembus 5.560 Unit, Jadi Mobil Terlaris Nasional pada Agustus 2026

67 Denny Pohan

Menurut Yusril, pemeriksaan harus memastikan fungsi dan penghuni bangunan tersebut. Sejumlah kemungkinan masih ditelusuri, mulai dari rumah petugas pemasyarakatan, fasilitas asimilasi bagi warga binaan menjelang bebas, hingga dugaan tempat tinggal narapidana dengan pembayaran kepada petugas.

Seluruh kemungkinan itu masih memerlukan pembuktian melalui investigasi.

“Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini,” ujarnya.

Sebaliknya, pemerintah akan memberikan klarifikasi kepada masyarakat apabila hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang berbeda dari temuan yang disampaikan.

Ombudsman Temukan Kamar dengan TV hingga Kulkas

Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin sebelumnya menyebut fasilitas tersebut berada di kawasan belakang Lapas Cibinong. Dalam sidak pada Rabu (23/9), tim menemukan lebih dari 10 kamar yang tersebar di sejumlah bagian.

Beberapa fasilitas dilengkapi ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, hingga perlengkapan memasak.

“Bagus, bagus sekali. Standar apartemen. Artinya walaupun kecil-kecil, kelengkapannya semua ada. Kelengkapan alat rumah tangga semua ada,” kata Fikri.

Ombudsman juga mendapati sekitar enam hingga tujuh orang yang diduga warga binaan berada secara terpisah di kawasan itu. Namun, identitas dan status seluruh orang tersebut belum dapat dipastikan.

Menurut keterangan Ombudsman, akses pemeriksaan sempat terhambat. Pada sidak pertama Juli 2026, tim mengaku tidak diperkenankan masuk. Dalam sidak kedua, akses juga sempat ditolak meski tim membawa surat resmi dan menggunakan atribut lembaga.

Tim akhirnya dapat memeriksa sejumlah bagian lapas setelah sempat terjadi cekcok dan aksi saling dorong dengan petugas keamanan.

Hasil investigasi menjadi penentu untuk menjawab siapa penghuni fasilitas tersebut, apa peruntukannya, serta apakah terdapat pelanggaran yang harus ditindak. (ma)

5 Poin Penting

1. Fasilitas menyerupai apartemen ditemukan. Ombudsman menyebut ada lebih dari 10 kamar, sebagian dilengkapi ruang tamu, dapur, TV, dan kulkas.
2. Peruntukan bangunan belum dipastikan. Pemeriksaan menelusuri kemungkinan rumah petugas, fasilitas asimilasi, atau dugaan hunian berbayar bagi narapidana.
3. Investigasi dilakukan secara langsung. Yusril menyebut pengecekan berlangsung pada 23–24 September 2026, dengan akses bagi media untuk melihat kondisi bangunan.
4. Ombudsman mengaku sempat dihalangi. Hambatan akses disebut terjadi dalam dua sidak, yakni pada Juli dan September 2026.
5. Tindakan tegas menunggu pembuktian. Pemerintah menjanjikan penindakan jika penyalahgunaan terbukti, serta klarifikasi jika hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi berbeda.