Bansos Tepat Sasaran, Kemensos Ajak Warga Perbaiki Data lewat Gerakan Peduli Tetangga

Viralterkini.id, Jakarta – Masyarakat diajak ikut memastikan bantuan sosial menjangkau warga yang berhak. Melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga berbasis digitalisasi, Kementerian Sosial (Kemensos) membuka ruang partisipasi publik untuk mengusulkan calon penerima sekaligus menyanggah penerima bansos yang dinilai tidak memenuhi kriteria.

Langkah ini ditujukan untuk memperbaiki akurasi data dan menekan risiko bantuan salah sasaran di seluruh Indonesia.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Persija vs Persib : Persiapan 70 Persen, Panpel Serukan Suporter Jaga Kepercayaan

154 M Ary K

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan, pemutakhiran data digital tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Melalui pembenahan data, pemerintah berupaya memastikan bantuan disalurkan secara tepat, adil, dan transparan.

“Kami membuka partisipasi masyarakat secara luas untuk memperbaiki data bansos. Niatnya adalah agar bantuan sosial kita benar-benar tepat sasaran dan menjangkau warga yang berhak,” ujar Mensos dalam keterangan resmi, Senin (14/9/2026).

Baca Juga

1 minggu  lalu

Persija vs Persib : Persiapan 70 Persen, Panpel Serukan Suporter Jaga Kepercayaan

154 M Ary K

Dalam sistem tersebut, warga dapat mengajukan usulan secara mandiri maupun menyampaikan sanggahan terhadap kelayakan penerima bantuan di lingkungan sekitar. Partisipasi masyarakat menjadi bagian dari upaya mencocokkan data dengan kondisi warga di lapangan.

Menurut keterangan Kemensos, proses verifikasi memanfaatkan kecerdasan buatan yang terintegrasi dengan identitas kependudukan digital dan pemindaian biometrik wajah. Teknologi ini diharapkan dapat mengurangi potensi kecurangan serta kesalahan dalam validasi manual.

Untuk membantu warga yang belum memiliki akses atau kemampuan menggunakan layanan digital, Kemensos juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi relawan Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Agen Perlinsos bertugas mendampingi dan memfasilitasi pendaftaran warga di lingkungan sekitar melalui portal perlinsos.kemensos.go.id. Pendampingan ini diharapkan memperluas jangkauan pemutakhiran data, termasuk bagi warga yang menghadapi keterbatasan akses digital.

Mensos menjelaskan, penetapan hasil pemutakhiran data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dilakukan setiap tiga bulan. Sementara itu, data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) diperbarui setiap bulan.

Menurutnya, sejak keterbukaan sistem berjalan dalam dua tahun terakhir, lebih dari 4 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru telah terdata dan memperoleh bantuan yang menjadi haknya.

Kemensos menyebut sistem digitalisasi data ini telah berhasil diuji coba di Kabupaten Banyuwangi dan kini diterapkan di 42 kabupaten/kota.

Pemerintah menargetkan perluasan uji coba hingga lebih dari 250 kabupaten/kota pada Oktober 2026. Adapun penerapan penuh secara nasional ditargetkan pada 2027 dengan fasilitasi Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Dengan melibatkan warga, pendamping sosial, dan teknologi verifikasi, Gerakan Nasional Peduli Tetangga diharapkan mempercepat perbaikan data agar masyarakat yang berhak tidak terlewat dalam penyaluran bantuan. (ma)

5 Poin Penting

1. Warga dilibatkan memperbaiki data bansos. Gerakan Nasional Peduli Tetangga membuka kesempatan masyarakat mengusulkan calon penerima dan menyanggah penerima yang dinilai tidak layak.
2. Verifikasi memanfaatkan teknologi digital. Menurut Kemensos, kecerdasan buatan, identitas kependudukan digital, dan biometrik wajah digunakan untuk membantu mengurangi kecurangan serta kesalahan validasi.
3. Agen Perlinsos mendampingi masyarakat. Relawan membantu pendaftaran warga, terutama yang memiliki keterbatasan akses digital, melalui portal perlinsos.kemensos.go.id.
4. Data diperbarui secara berkala. Pemutakhiran PKH dan BPNT ditetapkan setiap tiga bulan, sedangkan PBI-JK setiap bulan. Kemensos menyebut lebih dari 4 juta KPM baru telah terdata dan menerima bantuan dalam dua tahun terakhir.
5. Penerapan nasional ditargetkan pada 2027. Sistem kini diterapkan di 42 kabupaten/kota, dengan target perluasan uji coba hingga lebih dari 250 kabupaten/kota pada Oktober 2026.