KPK Tunggu Langkah Konkret Pemerintah soal Pengadilan Khusus Pejabat BUMN
Ketua KPK, Setyo Budiyanto.. Foto : ist Viralterkini.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu langkah konkret pemerintah terkait wacana pembentukan pengadilan ad hoc yang secara khusus menangani pejabat badan usaha milik negara (BUMN).
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, lembaganya belum membahas secara khusus wacana tersebut karena pemerintah baru sebatas menyampaikan pernyataan.
“Kami belum masuk pada pembahasan, dan apa yang dilakukan oleh pemerintah baru pernyataan. Nanti action plan-nya seperti apa, tentu KPK akan melihat,” kata Setyo di Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/8/2026).
Meski demikian, KPK memandang positif rencana pembentukan pengadilan khusus tersebut. Terlebih, apabila pelaksanaannya mampu memberikan manfaat dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kami melihat dari sisi yang baik dan dalam posisi pemikiran yang positif,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pertimbangan untuk membentuk pengadilan ad hoc yang secara khusus mengusut pejabat dan direksi BUMN.
Wacana tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 14 Agustus 2026.
“Mungkin kita harus bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk usut pengurus-pengurus atau direksi 30 tahun ke belakang,” kata Prabowo.
Presiden juga mempertimbangkan untuk berdialog dengan DPR RI guna membahas lebih lanjut rencana pembentukan pengadilan tersebut.
“Saya juga akan menghadapi majelis. Saya akan menghadapi DPR,” ujar Prabowo. (ma)
Pos terkait
VIRAL HITS
Trending Post
