Inisiasi Kolaborasi Fiskal, dr. Haryadi Ahmad Minta Pemprov Prioritaskan DBH dan TPP ASN

Viralterkini.id, SOFIFI – Dalam upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif demi kesejahteraan masyarakat, Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Bulan Bintang (PBB), dr. Haryadi Ahmad, memberikan serangkaian masukan konstruktif dalam Rapat Paripurna DPRD terkait pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di Kantor DPRD Maluku Utara, Sofifi, Kamis (6/8/2026).

Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 yang meliputi Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Tidore Kepulauan, sekaligus Sekretaris Komisi IV DPRD Maluku Utara, dr. Haryadi menekankan pentingnya keterbukaan, keterpaduan, dan keberlanjutan program pembangunan daerah.

Baca Juga

2 hari  lalu

Audi Perkuat Lini SUV Premium, The New Q5 Meluncur di GIIAS 2026 dengan Mesin 196 PS

55 Denny Pohan

Dorong Transparansi dan Penataan Pengelolaan Anggaran

Dalam pandangannya, dr. Haryadi mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam menyusun arah kebijakan fiskal, sembari memberikan catatan strategis terkait rencana pinjaman daerah agar dapat dipahami bersama secara komprehensif.

“Terkait wacana pinjaman daerah, kami berharap ke depan ada ruang komunikasi yang lebih rinci mengenai besaran nominal serta peruntukannya secara spesifik. Dengan pemahaman yang sama, fungsi pengawasan DPRD dapat berjalan searah dengan visi pembangunan Pemprov,” ujar Haryadi.

Baca Juga

4 hari  lalu

Sempat Diisukan Langsung ke Final, Persib Tetap Hadapi Persija di Semifinal Piala Presiden 2026

74 M Ary K

Ia juga mengajak Pemprov Malut untuk bersama-sama mencermati alokasi pengelolaan anggaran, di mana terdapat indikasi surplus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di tengah kewajiban daerah yang masih berjalan.

Menurutnya, keselarasan ini penting agar potensi fiskal yang ada dapat diserap secara optimal demi kepentingan masyarakat luas.

Sinergi Pemprov dan Kabupaten/Kota dalam Penyelesaian Utang DBH

Menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah kabupaten/kota akibat penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat, dr. Haryadi mendorong Pemprov Maluku Utara untuk memprioritaskan skema penyelesaian utang Dana Bagi Hasil (DBH) secara bertahap dan berkeadilan.

“Kondisi fiskal kabupaten dan kota saat ini sedang sulit-sulitnya akibat pemotongan dana transfer pusat. Kita di provinsi jangan zalim-lah ke kabupaten/kota. Minimal harus ada upaya pembayaran DBH secara bertahap agar program dan kegiatan yang dirancang teman-teman di daerah bisa terlaksana,” tegasnya.

Evaluasi Kebijakan TPP ASN dan Komitmen Pembangunan Infrastruktur

Terkait dengan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), dr. Haryadi memberikan apresiasi atas pencapaian target pendapatan daerah yang menunjukkan tren positif. Seiring dengan hal tersebut, ia mengusulkan agar pemerintah daerah mempertimbangkan kembali evaluasi kebijakan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Ia menilai bahwa peningkatan kapasitas ekonomi daerah yang saat ini didominasi oleh industri ekstraktif akan semakin berdampak positif jika diimbangi dengan investasi pemerintah, yang tentunya juga berpengaruh pada peningkatan daya beli masyarakat.

Sebagai penutup, legislator PBB ini mengingatkan komitmen bersama dalam penuntasan infrastruktur jalan strategis, khususnya ruas jalan provinsi Sagea – Maba di Halmahera, agar konektivitas antarwilayah dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. (Dano)