Mendagri Tito Soroti Pilkada Langsung Usai Maraknya OTT Kepala Daerah

Viralterkini.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti maraknya kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) korupsi. Ia menilai fenomena tersebut tidak lepas dari mekanisme rekrutmen politik melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung.

Pernyataan itu disampaikan Tito usai menghadiri rapat bersama DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (13/4). Ia merespons meningkatnya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah dalam waktu relatif singkat.

Menurut Tito, sistem pilkada langsung memang memberikan ruang demokrasi yang luas dan mendorong partisipasi masyarakat. Namun, mekanisme tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menjamin lahirnya pemimpin yang berintegritas.

“Mungkin ada hubungannya dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung yang ternyata tidak menjamin menghasilkan pemimpin yang bagus. Ada yang baik, ada juga yang terkena OTT,” ujar Tito.

Ia menegaskan bahwa pilkada langsung tidak sepenuhnya bermasalah. Sistem tersebut tetap memiliki nilai positif dalam memperkuat demokrasi lokal. Namun di sisi lain, tingginya biaya politik menjadi salah satu faktor risiko yang dapat memengaruhi kualitas kandidat.

Menurut Tito, mahalnya biaya politik tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas kepemimpinan. Kondisi ini membuka potensi munculnya praktik-praktik yang tidak sehat, termasuk korupsi.

Selain faktor sistem, Tito juga menyoroti persoalan lain yang dihadapi kepala daerah, seperti aspek kesejahteraan, tekanan politik, hingga moral dan integritas individu. Ia menilai kasus korupsi tidak bisa dilihat secara parsial, melainkan harus dikaji secara menyeluruh.

“Ada problema dasar yang perlu dievaluasi. Salah satunya mungkin mekanisme rekrutmen yang selama ini digunakan, yaitu melalui pemilihan langsung,” katanya.

Fenomena ini semakin mengemuka setelah sejumlah kepala daerah tertangkap dalam OTT dalam kurun waktu kurang dari satu tahun. Data mencatat sedikitnya 11 kepala daerah dari berbagai tingkat pemerintahan—mulai dari bupati, wali kota hingga gubernur—telah diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kasus terbaru melibatkan Gatut Sunu Wibowo, Bupati Tulungagung, yang diduga terlibat praktik pemerasan terhadap pejabat di lingkungan pemerintahannya.

Rentetan kasus tersebut menambah daftar panjang kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang tersandung hukum. Kondisi ini memperkuat urgensi evaluasi terhadap sistem rekrutmen politik di daerah, guna memastikan lahirnya pemimpin yang tidak hanya dipilih secara demokratis, tetapi juga memiliki integritas tinggi.