Kesalahan Desil Dinilai Fatal, Ekonom Ungkap Empat Penyebab Data BPS Bisa Bermasalah

Viralterkini.id, Jakarta – Ekonom Universitas Brawijaya, Noval Adib, menilai kesalahan pengelompokan data desil yang dikerjakan Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan persoalan serius. Kesalahan tersebut dinilai dapat memengaruhi nasib masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada program bantuan sosial pemerintah.

Noval juga menyoroti besarnya anggaran BPS pada 2026 yang dipatok sekitar Rp7 triliun. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk perbaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Sidak ke Seluruh Kecamatan, Kaban BKPSDM Halteng Tegaskan Sanksi Bagi ASN Indisipliner

120 Red

Hasil perbaikan DTSEN menjadi salah satu acuan dalam pengelompokan masyarakat ke dalam desil. Karena itu, kesalahan data berpotensi membuat bantuan sosial tidak tepat sasaran.

“Bisa jadi kalau tidak viral, kasus-kasus yang timbul, BPS juga tidak akan bergerak. Karena tidak tahu atau tidak sadar kalau telah membuat kesalahan fatal,” ujar Noval di Jakarta, Rabu, 2 September 2026.

Menurutnya, fenomena tersebut mencerminkan kondisi penanganan masalah di Indonesia yang kerap baru mendapatkan perhatian setelah ramai dibicarakan publik.

Baca Juga

3 hari  lalu

KPK Geledah Delapan Lokasi di Kalimantan Selatan, Sita Dokumen Kasus Pemeriksaan Pajak

60 Denny Pohan

“Sekarang seperti sudah lazim di Indonesia, no viral no justice. Atau no viral, no right action,” lanjutnya.

Empat Faktor Pemicu Kesalahan Desil

Noval memperkirakan terdapat empat faktor yang dapat memicu kesalahan pengelompokan data desil, mulai dari penggunaan data kedaluwarsa hingga lemahnya proses pengendalian mutu.

1. Data Tidak Lagi Aktual

Faktor pertama adalah data yang digunakan sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini masyarakat.

Kondisi ekonomi sebuah keluarga dapat berubah dalam waktu relatif singkat. Seseorang yang sebelumnya mempunyai pekerjaan tetap dapat kehilangan penghasilan, sedangkan keluarga yang sebelumnya masuk kelompok miskin mungkin mengalami peningkatan kondisi ekonomi.

Apabila pembaruan tidak dilakukan secara berkala, data tersebut tidak lagi menggambarkan situasi sebenarnya. Akibatnya, masyarakat dapat dimasukkan ke kelompok desil yang tidak sesuai.

Kesalahan pengelompokan tersebut berpotensi membuat keluarga yang seharusnya menerima bantuan justru dicoret, sedangkan masyarakat yang sudah tidak memenuhi kriteria masih tercatat sebagai penerima.

2. Tenaga Lapangan Kurang Terlatih

Faktor kedua berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia yang bertugas mengumpulkan data di lapangan.

Noval menilai petugas yang kurang mendapatkan pelatihan berpotensi tidak mampu menyampaikan pertanyaan dengan tepat. Padahal, kualitas pertanyaan sangat menentukan validitas jawaban yang diberikan responden.

“SDM kurang terlatih atau kurang dilatih untuk mengajukan pertanyaan yang valid, yakni pertanyaan yang mampu menghasilkan jawaban sesuai kebutuhan,” ungkapnya.

Sebagai proyek berskala besar, pengumpulan data tidak mungkin hanya ditangani oleh pegawai tetap BPS. Lembaga tersebut membutuhkan tenaga lapangan dalam jumlah besar untuk menjangkau masyarakat di berbagai wilayah.

“BPS memerlukan tenaga lapangan dalam jumlah besar. Tidak akan mampu ditangani pegawai BPS saja. Karena itu, BPS merekrut tenaga lapangan dadakan yang belum tentu mempunyai pengalaman survei,” tuturnya.

Menurut Noval, perekrutan petugas dalam jumlah besar harus diikuti pelatihan, pengawasan, dan standardisasi yang ketat agar cara pengumpulan data tetap seragam.

3. Efek Ambang Batas Penghasilan

Faktor ketiga adalah threshold effect atau efek ambang batas dalam menentukan kelompok desil.

Noval memberikan contoh keluarga berpenghasilan Rp4,99 juta dan keluarga dengan pendapatan Rp5 juta. Meskipun hanya memiliki selisih Rp10 ribu, keduanya berpotensi ditempatkan pada kelompok desil berbeda.

Perbedaan pengelompokan tersebut dapat menimbulkan dampak signifikan, terutama jika desil digunakan sebagai dasar penentuan penerima bantuan sosial.

“Selisih penghasilan keduanya sangat kecil, bahkan hampir identik, tetapi bisa menghasilkan perbedaan desil yang dampaknya signifikan,” jelas Noval.

Ia juga menyoroti belum adanya penjelasan terbuka dari pemerintah mengenai batas nominal penghasilan untuk setiap kelompok desil.

“Pemerintah sampai sekarang belum merilis ukuran pasti dalam bentuk rupiah sebagai batasan rentang masing-masing desil,” ujarnya.

Ketidakjelasan tersebut berpotensi membuat masyarakat kesulitan memahami alasan mereka masuk atau berpindah ke kelompok desil tertentu.

4. Lemahnya Quality Assurance Data

Faktor keempat adalah proses quality assurance atau pengendalian mutu data yang dinilai belum berjalan optimal.

Menurut Noval, setiap data yang dikumpulkan seharusnya melewati pemeriksaan berlapis sebelum digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Proses tersebut diperlukan untuk menemukan data yang tidak wajar, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

“Bisa jadi quality assurance data dari BPS rendah sekali. Mungkin karena dikejar waktu atau terdapat faktor lain,” katanya.

Ia menilai sejumlah kesalahan yang ramai diperbincangkan masyarakat seharusnya dapat dicegah jika proses pemeriksaan dan verifikasi dijalankan secara ketat.

“Kalau quality assurance-nya berjalan, kesalahan-kesalahan fatal yang terjadi dan sudah viral seharusnya tidak akan terulang,” tegas Noval.

Menyangkut Hak Masyarakat

Ketepatan data desil menjadi penting karena digunakan untuk memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat. Data tersebut juga dapat menjadi dasar penentuan penerima berbagai program pemerintah.

Kesalahan sekecil apa pun berpotensi menimbulkan dampak besar. Masyarakat yang seharusnya memperoleh bantuan dapat kehilangan haknya hanya karena dimasukkan ke kelompok ekonomi yang keliru.

Dengan dukungan anggaran besar, BPS diharapkan mampu meningkatkan kualitas petugas lapangan, memperbarui data secara rutin, memperjelas metode pengelompokan, serta memperkuat proses verifikasi.

Perbaikan data juga tidak seharusnya hanya dilakukan setelah kasus menjadi viral. Pemerintah dan BPS perlu menyediakan mekanisme pengaduan serta koreksi yang mudah diakses agar masyarakat dapat memperbaiki data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. (ma)

Lima Poin Penting

1. Kesalahan dinilai fatal: Noval Adib menilai kekeliruan pengelompokan desil dapat membuat bantuan sosial tidak tepat sasaran dan merugikan masyarakat.
2. Anggaran BPS mencapai Rp7 triliun: Anggaran 2026 tersebut antara lain mencakup perbaikan DTSEN dan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
3. Data diduga kedaluwarsa: Informasi yang tidak diperbarui secara berkala dapat membuat kondisi ekonomi masyarakat tercatat tidak sesuai kenyataan.
4. Petugas dan batas desil disorot: Kurangnya pelatihan tenaga lapangan serta efek ambang batas penghasilan berpotensi menghasilkan pengelompokan yang tidak adil.
5. Pengendalian mutu harus diperkuat: Proses pemeriksaan dan verifikasi data perlu dilakukan secara ketat agar kesalahan dapat ditemukan sebelum menimbulkan kerugian bagi masyarakat.