BADKO HMI Jabar Sayangkan Sikap Bupati Ciamis Terkait Arahan Kemendagri
Pengurus BADKO HMI Jawa Barat, Siraj Naufal. Foto : ist Viralterkini.id, BANDUNG – Dinamika politik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, kian menghangat menyusul belum adanya kepastian mengenai pengisian jabatan Wakil Bupati yang kosong. Badan Koordinasi (BADKO) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Barat menilai Pemerintah Daerah terkesan tidak responsif dalam mengeksekusi arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kekosongan kursi Wakil Bupati Ciamis ini terjadi pasca berpulangnya Wakil Bupati terpilih, H. Yana D. Putra. Hingga saat ini, proses pengisian pendamping kepala daerah tersebut dinilai berjalan lamban, meski regulasi pusat telah memberikan panduan operasional.
Pengurus BADKO HMI Jawa Barat, Siraj Naufal, menyampaikan bahwa penundaan yang berlarut-larut tersebut dapat memberikan persepsi negatif publik terhadap komitmen kepatuhan hierarki pemerintahan. Menurutnya, sinergi antara pusat dan daerah harus dijaga demi stabilitas birokrasi.
“Kami mencermati adanya kesan bahwa Pemerintah Kabupaten Ciamis kurang menghargai arahan yang telah disampaikan Kemendagri mengenai percepatan pengisian jabatan Wakil Bupati. Persoalan ini bukan sekadar urusan administratif rutin, melainkan esensi dari kepatuhan terhadap hierarki pemerintahan,” ujar Siraj dalam keterangan resminya, Senin (11/5/2026).
Kepatuhan Konstitusi
Siraj menambahkan, Kemendagri telah memberikan payung hukum dan panduan yang jelas agar roda pemerintahan di daerah tetap berjalan berimbang. Pengabaian terhadap instruksi pusat dikhawatirkan akan berdampak pada efektivitas pelayanan publik serta fungsi pengawasan internal di eksekutif.
Menurut Siraj, kepala daerah seharusnya menjadi garda terdepan dalam menunjukkan kepatuhan terhadap konstitusi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menekankan agar kepentingan politik praktis tidak menjadi penghalang bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas.
“Jika kementerian terkait sudah memberikan lampu hijau dan mekanisme yang jelas, maka proses ini seharusnya bisa segera dieksekusi. Jangan sampai muncul asumsi publik mengenai adanya upaya pembiaran kekuasaan tunggal tanpa kehadiran pendamping (wakil),” tegasnya.
Urgensi Komunikasi Politik
HMI Jawa Barat mendesak Bupati Ciamis untuk segera membangun komunikasi yang transparan dan intensif dengan partai-partai politik pengusung serta DPRD Kabupaten Ciamis. Langkah ini dipandang mendesak untuk memastikan proses transisi kepemimpinan berjalan sesuai koridor hukum.
Siraj menekankan bahwa stabilitas daerah sangat bergantung pada kelengkapan struktur pimpinan yang solid. “Kepentingan rakyat Ciamis harus diletakkan di atas segala kalkulasi politik tertentu. Kami menuntut adanya sikap kooperatif dari Bupati untuk menghormati garis koordinasi dengan Pemerintah Pusat,” tutup Siraj. (bn)
Pos terkait
VIRAL HITS
