Jadi Role Model Nasional, Bupati Ikram Sangadji Beberkan Rahasia Redam Konflik di Halteng
Bupati Halteng Ikram M. Sangadji (kiri) berkoordinasi langsung dengan Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto di sela Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (28/4/2026). Foto: Supriansah Nurdin
Viralterkini.id, JAKARTA – Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sangadji memukau jajaran menteri dan pimpinan lembaga tinggi negara saat memaparkan keberhasilan penanganan konflik sosial di wilayahnya. Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Jakarta, Selasa (28/4/2026), Ikram menyajikan formula strategis yang membawa Halmahera Tengah mencapai fase rekonsiliasi tercepat.
Langkah taktis ini bermula dari respons cepat Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam memitigasi dampak bentrokan di Kecamatan Patani Barat yang pecah pada 3 April 2026.
Ikram bergerak taktis membangun koordinasi intensif bersama Forkopimda serta jajaran TNI dan Polri guna mengunci stabilitas keamanan di seluruh titik rawan Maluku Utara.
Bersama Gubernur Maluku Utara, Bupati Ikram memaparkan secara komprehensif seluruh proses penanganan konflik sejak awal kejadian hingga tahapan perdamaian.
Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten ini memastikan setiap langkah pascakonflik berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Di hadapan Menko PMK, Menko Polkam, Kepala BIN, dan Wakapolri, Bupati Ikram menjelaskan bahwa kunci perdamaian tersebut terletak pada implementasi program populasi insentif sosial.
Kebijakan ini menyasar langsung pemulihan ekonomi dan kesejahteraan warga sebagai fondasi utama untuk merajut kembali kohesi sosial yang sempat terkoyak.
“Banyak peristiwa yang terjadi, namun upaya konstruktif penyelesaian konflik di Halmahera Tengah dapat dilakukan dengan cepat,” ujar Ikram saat menjelaskan efektivitas penanganan di lapangan.
Ikram secara berani membongkar akar persoalan lama yang belum terselesaikan sejak tahun 1985 sebagai pemicu utama kerentanan sosial di wilayah tersebut.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian konflik tidak boleh hanya menyentuh permukaan, melainkan harus melibatkan penegakan hukum yang tegas dan perhatian berkelanjutan terhadap dinamika sejarah masyarakat.
Paparan tersebut juga mencakup skenario rekonstruksi fisik bangunan dan mitigasi dampak psikologis guna menjamin aktivitas ekonomi warga tidak terhenti lebih lama.
Bupati Halteng memandang kehadiran negara secara psikis dan fisik sebagai jaminan mutlak agar masyarakat merasa aman dalam menjalankan rutinitas serta meningkatkan pendapatan mereka kembali.
Merespons paparan komprehensif tersebut, Menko PMK langsung menginstruksikan Kementerian PUPR, Kemensos, dan BNPB untuk segera menurunkan dukungan anggaran serta bantuan teknis.
Sinergi ini memastikan bahwa model penanganan konflik di Halmahera Tengah menjadi standar baru dalam mewujudkan kondusivitas wilayah yang berkelanjutan di Indonesia Timur. (Dano)
Pos terkait
VIRAL HITS
