Nakhoda Baru FSP KEP SPSI Malut, Aswar Salim Soroti 4 Isu Krusial Pekerja Hilirisasi
Aswar Salim, S.IP, resmi terpilih sebagai Ketua PD FSP KEP SPSI Maluku Utara dalam Musda I di Ternate, Senin (25/5/2026). Foto: ist Viralterkini.id, TERNATE– Musyawarah Daerah Pertama (Musda I) Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) Provinsi Maluku Utara sukses digelar di Kota Ternate, Senin (25/5/2026). Forum tertinggi tingkat daerah tersebut secara sah menetapkan Aswar Salim, S.IP sebagai Ketua Pengurus Daerah (PD) periode terbaru.
Gelaran perdana ini mengusung tema besar mengenai konsolidasi dan penguatan organisasi dalam mewujudkan keadilan serta kesejahteraan pekerja. Momentum ini sekaligus menjadi tonggak sejarah baru dalam memperkokoh struktur internal serikat buruh guna merespons dinamika sektor industri mineral yang kian masif di wilayah Indonesia Timur.
Sebagai nakhoda baru di pusat hilirisasi nikel nasional, Aswar langsung merumuskan langkah strategis demi menjawab tantangan ketenagakerjaan yang kian kompleks. Ia menegaskan bahwa lonjakan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah yang meroket wajib berjalan beriringan dengan jaminan perlindungan hak-hak normatif para pekerja di lapangan.
Kematangan visi Aswar dalam memetakan persoalan hubungan industrial ini berakar kuat dari pengalamannya memimpin PC FSP KEP SPSI Kabupaten Halmahera Tengah. Kiprahnya di ranah publik kian diperkuat oleh kapasitasnya di dunia politik sebagai legislator yang memahami regulasi ketenagakerjaan dari sisi kebijakan pemerintahan.
Amanah dua periode sebagai Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah sekaligus posisinya sebagai Ketua Komisi III DPRD Halmahera Tengah membuat Aswar jeli melihat ketimpangan regulasi. Berbekal kombinasi kepemimpinan serikat dan rekam jejak parlemen tersebut, ia langsung menggebrak dengan menyoroti empat isu krusial di sektor hilirisasi.
Fokus pertama Aswar tertuju pada pengetatan implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan industri berat, khususnya area smelter. Ia mendesak seluruh korporasi menerapkan standar pengawasan internasional tanpa toleransi demi menekan angka kecelakaan kerja fatal dan mewujudkan lingkungan kerja yang aman.
“Melalui momentum Musda I ini, FSP KEP SPSI Maluku Utara menegaskan bahwa kami bukan musuh investasi. Kami hadir sebagai mitra strategis yang kritis untuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi dan kesejahteraan mereka menjadi prioritas utama. Industri harus maju, tetapi buruhnya juga harus sejahtera,” tegas Aswar dalam komentar resminya usai terpilih.
Bersamaan dengan itu, isu kepastian kerja (job security) menjadi target pembenahan berikutnya akibat maraknya praktik kerja kontrak jangka pendek yang terus berulang. FSP KEP SPSI Malut menentang keras perluasan sistem alih daya (outsourcing) pada posisi kerja inti karena dinilai merenggut stabilitas pendapatan jangka panjang buruh.
Isu ketiga yang diincar oleh serikat pekerja di bawah kepemimpinan Aswar adalah reformasi sistem pengupahan daerah yang dinilai belum seimbang. Ia menuntut adanya standardisasi upah minimum sektor batuan dan mineral yang sebanding dengan tingginya risiko kerja serta besarnya kontribusi buruh terhadap PDRB Maluku Utara.
Langkah perlindungan tersebut kemudian diperluas melalui komitmen proteksi terhadap hak-hak tenaga kerja lokal agar tidak terpinggirkan di tanah sendiri. Aswar memastikan organisasi akan mengawal ketat penyerapan tenaga kerja lokal, penyediaan program peningkatan kapasitas (upskilling), hingga pemenuhan fasilitas kerja yang adil tanpa diskriminasi.
Kendati membawa rentetan tuntutan yang tegas, Aswar meluruskan persepsi keliru yang kerap menyudutkan serikat buruh sebagai penghambat jalannya roda roda ekonomi. Ia menegaskan bahwa FSP KEP SPSI Maluku Utara bukanlah musuh investasi, melainkan mitra strategis penyeimbang yang kritis demi menjaga keberlanjutan industri yang sehat.
Menutup pernyataannya, Aswar menekankan bahwa keharmonisan hubungan industrial hanya bisa dicapai jika investor, pemerintah, dan pekerja berjalan dalam visi yang setara. Baginya, kenyamanan iklim investasi harus berjalan selaras dengan peningkatan taraf hidup masyarakat lokal, karena industri yang maju sudah sepatutnya melahirkan buruh yang sejahtera. (Dano)
Pos terkait
VIRAL HITS
