DPR Soroti Pengadaan Motor Listrik BGN, Dinilai Tak Mendesak dan Terlalu Mahal
nggota Komisi IX DPR RI, Asep Romy Romaya. Foto : DPR RI Viralterkini.id, JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI, Asep Romy Romaya, mengkritik rencana pengadaan puluhan ribu motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menilai kebijakan tersebut tidak memiliki urgensi dan tidak berkaitan langsung dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Nggak perlu. Nggak perlu menurut saya,” kata Asep kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Menurutnya, apabila pengadaan motor listrik memang dibutuhkan untuk operasional, seharusnya sudah tercantum dalam Rancangan Anggaran Belanja (RAB) BGN sejak awal. Ia mempertanyakan munculnya anggaran tersebut jika sebelumnya tidak pernah diajukan.
“Kalau memang diperlukan untuk operasional, hal-hal itu kan waktu di pengajuan di RAB sebetulnya tidak ada. Ketika tidak ada, kenapa jadi ada? Kan itu salah satu permasalahan,” ujarnya.
Legislator Fraksi PKB itu juga menyoroti besarnya anggaran dan jumlah pengadaan yang dinilai tidak proporsional. Ia menilai kebutuhan kendaraan di daerah, khususnya wilayah terpencil, tidak akan mencapai jumlah hingga puluhan ribu unit.
“Kalau memang diperlukan di daerah-daerah terpencil, jumlahnya tidak sampai segitu. Apalagi di daerah kepulauan, tidak semuanya menggunakan motor,” tegasnya.
Sorotan serupa juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris. Ia menilai harga satuan motor listrik yang diadakan BGN terlalu tinggi dibandingkan harga pasar.
“Kita bisa lihat motor serupa yang diproduksi di Indonesia harganya setengah dari yang dilaporkan. Per unit sekitar Rp45–50 juta, padahal di pasaran Rp20 jutaan sudah bisa didapat,” kata Charles beberapa waktu lalu.
Asep menegaskan, BGN harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut secara transparan kepada DPR dan masyarakat. Komisi IX pun berencana memanggil pihak BGN untuk meminta penjelasan lebih lanjut.
“Uang itu harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Komisi IX kemungkinan akan segera memanggil BGN untuk meminta klarifikasi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pengadaan motor listrik bukanlah program mendadak. Ia menyebut rencana tersebut telah masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2025.
“Pengadaan motor listrik itu bagian dari perencanaan anggaran 2025, bukan program baru yang muncul tiba-tiba,” kata Dadan.
Ia menjelaskan, mekanisme pembayaran dilakukan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025, dengan sistem dua termin. Hingga batas waktu 20 Maret 2026, realisasi pengadaan mencapai 21.801 unit dari target 25.644 unit atau sekitar 85,01 persen.
Sisa dana yang belum terserap, lanjut Dadan, telah dikembalikan ke kas negara melalui mekanisme penihilan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).
Saat ini, seluruh motor listrik tersebut masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum didistribusikan. Penyaluran akan dilakukan bertahap sesuai kebutuhan operasional di masing-masing wilayah.
“Kami pastikan seluruh proses administrasi diselesaikan terlebih dahulu agar penggunaannya tertib, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya. (ma)
Pos terkait
VIRAL HITS
