KPK Temukan Celah Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis, Berpotensi Picu Korupsi
KPK Temukan Celah Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis, Berpotensi Picu Korupsi. Ilustrator Viralterkini.id Viralterkini.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah celah dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah melakukan kajian dan monitoring terhadap pelaksanaannya.
Lembaga antirasuah itu menilai skala besar program belum diimbangi dengan sistem regulasi dan pengawasan yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan risiko korupsi.
Kajian tersebut dilakukan oleh Direktorat Monitoring KPK dan menghasilkan delapan poin krusial yang perlu segera dibenahi oleh pemerintah. Dalam hasil kajiannya, KPK menyoroti bahwa besarnya anggaran dan luasnya cakupan program MBG belum diikuti kesiapan tata kelola yang kuat.
“Sehingga menimbulkan risiko akuntabilitas, konflik kepentingan, inefisiensi, serta potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya,” demikian keterangan Direktorat Monitoring KPK.
Temuan pertama berkaitan dengan lemahnya regulasi pelaksanaan program MBG. Aturan yang ada dinilai belum mampu mengatur secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan lintas lembaga. Ketiadaan kerangka regulasi yang kuat berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan antar instansi dan menghambat efektivitas pelaksanaan di berbagai daerah.
Selain itu, KPK juga menyoroti penggunaan skema Bantuan Pemerintah (Banper) dalam pelaksanaan program. Skema ini dinilai berisiko memperpanjang rantai birokrasi dalam distribusi, sehingga membuka peluang praktik rente. Dampaknya, alokasi anggaran untuk bahan pangan berpotensi berkurang akibat meningkatnya biaya operasional.
Temuan berikutnya adalah pendekatan pengelolaan yang cenderung sentralistik. Peran Badan Gizi Nasional sebagai aktor tunggal dinilai terlalu dominan, sehingga berpotensi meminggirkan peran pemerintah daerah.
Kondisi tersebut dinilai dapat melemahkan mekanisme pengawasan serta keseimbangan kewenangan. Selain itu, proses penentuan mitra dan lokasi dapur program MBG juga berpotensi tidak optimal, termasuk dalam pengawasan di lapangan.
Dengan berbagai temuan itu, KPK menegaskan pentingnya pembenahan sistem tata kelola program secara menyeluruh. Perbaikan dinilai harus dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pengawasan agar pelaksanaan program berjalan efektif.
KPK berharap hasil evaluasi ini menjadi perhatian serius pemerintah, sehingga program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan sesuai tujuan dan terhindar dari potensi penyimpangan. (dp)
Pos terkait
VIRAL HITS
