Hari Mangrove Sedunia 2026, RPPEM Nasional Jadi Arah Perlindungan Mangrove hingga 2055
Belantara Foundation menyelenggarakan acara serah terima bantuan berupa alat dan modal usaha bagi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) pada lima desa, yaitu Desa Sungai Bela, Desa Concong Dalam, Desa Concong Tengah, Desa Kampung Baru, dan Desa Panglima Raja, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau pada 6-7 Juli 2026. Kawasan lima desa tersebut didominasi oleh hutan mangrove. Foto : Belantara Foundation Viralterkini.id, Jakarta – Peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 menjadi momentum untuk mengenal lebih jauh Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional 2026–2055. Dokumen perencanaan jangka panjang tersebut menjadi pijakan strategis bagi perlindungan, pemulihan, dan pemanfaatan ekosistem mangrove Indonesia selama tiga dekade mendatang.
Indonesia merupakan negara dengan ekosistem mangrove terbesar di dunia. Berdasarkan Peta Mangrove Nasional 2025, Indonesia memiliki tutupan mangrove seluas 3,45 juta hektare atau sekitar 20 persen dari keseluruhan ekosistem mangrove dunia.
Luasan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 594 Tahun 2025 tentang Peta Mangrove Nasional Tahun 2025.
Sebagai upaya memperkuat tata kelola mangrove, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mengesahkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove atau RPPEM Nasional 2026–2055.
Pengesahan dilakukan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2412 Tahun 2026 tertanggal 25 Mei 2026.
RPPEM Nasional 2026–2055 disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Dokumen tersebut menjadi kerangka perencanaan nasional dalam menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove selama 30 tahun ke depan.
RPPEM Nasional juga dirancang untuk memperkuat perlindungan mangrove sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berketahanan iklim. Implementasinya diharapkan dapat mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045, Enhanced Nationally Determined Contribution Indonesia, target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, serta berbagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals.
Mangrove sebagai Pelindung Masyarakat Pesisir
Sebagai salah satu negara dengan kawasan mangrove terluas di dunia, Indonesia memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas iklim global dan melindungi kehidupan masyarakat pesisir.
Mangrove berfungsi sebagai benteng alami yang dapat mengurangi risiko abrasi pantai, meredam energi gelombang dan badai, serta menahan intrusi air laut. Ekosistem ini juga menjadi habitat bagi berbagai spesies penting dan mampu menyimpan karbon dalam jumlah besar.
Tidak hanya memberikan manfaat ekologis, mangrove juga memiliki nilai ekonomi dan sosial. Masyarakat dapat memanfaatkan potensi mangrove melalui sektor perikanan, ekowisata, hasil hutan bukan kayu, serta berbagai usaha berbasis masyarakat yang mendukung penghidupan berkelanjutan.
Namun, ekosistem mangrove masih menghadapi berbagai tekanan. Ancaman tersebut antara lain berasal dari perubahan penggunaan lahan, pembangunan kawasan pesisir yang tidak berkelanjutan, pencemaran, degradasi habitat, serta dampak perubahan iklim.
Kondisi tersebut memerlukan kebijakan jangka panjang yang dapat mengintegrasikan perlindungan, pemulihan, pemanfaatan berkelanjutan, dan penguatan tata kelola mangrove secara menyeluruh.
Tujuh Pilar Pengelolaan Mangrove
RPPEM Nasional 2026–2055 mengarahkan pengelolaan mangrove melalui sejumlah pilar utama. Pilar tersebut mencakup perlindungan kawasan mangrove yang masih dalam kondisi baik agar fungsi ekologisnya tetap terjaga, serta rehabilitasi dan restorasi kawasan yang telah mengalami kerusakan.
Dokumen tersebut juga mendorong pengelolaan dan pemanfaatan mangrove secara berkelanjutan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
Pilar lainnya meliputi penguatan tata kelola, kelembagaan, kebijakan, dan penegakan hukum; peningkatan riset, inovasi, data, teknologi, dan sistem pemantauan; serta penguatan kapasitas masyarakat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan.
RPPEM Nasional turut mendorong pengembangan mekanisme pembiayaan inovatif melalui filantropi, pembiayaan iklim, investasi hijau, dan kemitraan multipihak.
Kolaborasi Lintas Sektor Dibutuhkan
Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dr. Dolly Priatna, mengatakan RPPEM Nasional 2026–2055 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki visi jangka panjang dalam menjaga salah satu aset alam terpenting yang dimiliki.
Menurutnya, tantangan pengelolaan mangrove tidak dapat lagi diselesaikan secara sektoral. Diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, lembaga filantropi, media, dan organisasi masyarakat sipil.
“Belantara Foundation memandang RPPEM Nasional sebagai peluang untuk memperkuat pendekatan kolaboratif yang selama ini kami dorong, yaitu menghubungkan kepentingan konservasi biodiversitas dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Dolly.
Ia mengatakan mangrove yang sehat tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, dan mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan Indonesia.
Sebagai bentuk aksi nyata, sejak 2023 Belantara Foundation telah mendampingi masyarakat pesisir melalui skema Hutan Desa di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Kawasan tersebut didominasi oleh hutan mangrove dan memiliki berbagai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan oleh masyarakat.
Dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia yang diperingati setiap 26 Juli, Belantara Foundation berkolaborasi dengan Klaster Lingkungan Hidup dan Konservasi Filantropi Indonesia menginisiasi rangkaian kegiatan kampanye dan edukasi Hari Mangrove Sedunia 2026.
Kegiatan tersebut mengusung tema “Jaga Mangrove, Kehidupan Lestari”.
“Tema tersebut bertujuan memberikan penyadartahuan dan edukasi kepada publik mengenai pentingnya menjaga dan mengelola ekosistem mangrove secara lestari dan berkelanjutan,” kata Dolly.
Rangkaian kegiatan dilaksanakan secara luring dan daring, meliputi edukasi bagi siswa sekolah dasar melalui kunjungan ke hutan mangrove, kampanye digital, seminar atau webinar nasional, serta penanaman mangrove.
Dolly yang juga menjadi pengajar Manajemen Lingkungan di Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat kesadaran dan partisipasi publik dalam menjaga ekosistem mangrove.
Filantropi Dorong Investasi Perlindungan Mangrove
Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif Perhimpunan Filantropi Indonesia, Rully Amrullah, mengatakan Perhimpunan Filantropi Indonesia memiliki peran strategis dalam memperkuat upaya pelestarian lingkungan.
Peran tersebut dilakukan melalui kolaborasi program inovatif, penguatan kapasitas, kampanye aksi iklim dan lingkungan, serta implementasi program yang memberikan dampak nyata.
Perhimpunan Filantropi Indonesia juga mendorong kolaborasi multipihak yang melibatkan komunitas, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kolaborasi diperlukan agar program lingkungan dapat berjalan secara berkelanjutan, tepat sasaran, partisipatif, dan inklusif.
“RPPEM Nasional 2026–2055 membuka ruang yang lebih luas bagi lembaga filantropi untuk berkontribusi secara terarah dalam mendukung konservasi mangrove,” ujar Rully.
Ia berharap semakin banyak organisasi filantropi, sektor swasta, komunitas, dan masyarakat yang berinvestasi dalam perlindungan ekosistem mangrove.
Menurut Rully, perlindungan mangrove merupakan investasi bagi ketahanan iklim, kesejahteraan masyarakat, dan masa depan Indonesia.
Pemberdayaan Masyarakat Harus Menjadi Prioritas
Chief Executive Officer Rumah Zakat sekaligus Koordinator Klaster Lingkungan Hidup dan Konservasi Filantropi Indonesia, Irvan Nugraha, menegaskan perlindungan mangrove tidak hanya berkaitan dengan pelestarian lingkungan.
Perlindungan mangrove juga berkaitan erat dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada ekosistem pesisir.
Menurut Irvan, pemberdayaan masyarakat harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi RPPEM Nasional 2026–2055.
Melalui kolaborasi lintas sektor, berbagai pihak diharapkan dapat menciptakan program yang memberikan manfaat ekologis sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pihak dalam menjaga mangrove. Melalui pelaksanaan RPPEM Nasional 2026–2055, perlindungan ekosistem mangrove diharapkan tidak hanya menjadi agenda lingkungan, tetapi juga menjadi bagian penting dari pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. (ma)
Pos terkait
VIRAL HITS
