Bupati Halteng Siapkan Rp 47,8 Miliar untuk Rehab Rumah, Fokus Lansia dan Janda

waktu baca 5 menit

Rabu, 25 Mar 2026 11:17 93 Dano

Bupati Halteng Dr. Ir. Ikram Malan Sangadji M.Si., bersalaman dengan warga usai agenda Halal bi Halal di Kecamatan Patani Utara, Selasa (24/3/2026). Momentum ini menjadi simbol kedekatan pemerintah dalam mengawal program pro-rakyat, termasuk komitmen bedah rumah bagi lansia dan janda. Foto: Supriansah Nurdin

ViralTerkini.id, PANTURA – Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mengalokasikan anggaran fantastis senilai Rp 47,8 miliar untuk membedah rumah tidak layak huni bagi masyarakat di seluruh wilayah tersebut.

Fokus Hunian Layak dan Pemukiman Asri

Mengenai teknis pelaksanaan dan dinas terkait yang akan menangani program besar ini, pemerintah daerah segera melakukan pembahasan lebih lanjut untuk memastikan koordinasi berjalan lancar.

Kebijakan rehabilitasi rumah tersebut menjadi bagian utama dari strategi percepatan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat di tingkat akar rumput.

Bupati hadir langsung bersama Wakil Bupati Ahlan Djumadil dan Sekretaris Daerah Bahri Sudirman guna memperkuat tali persaudaraan serta memastikan program pro-rakyat tersampaikan dengan baik.

Kunjungan ini turut menyertakan rombongan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lengkap agar setiap instruksi teknis dapat langsung terjawab di tingkat kecamatan.

Jaminan Pendidikan dan Kuliah Gratis

Dalam sambutanya, Bupati dengan gelar Doktor ini juga menyoroti pentingnya akses pendidikan gratis dengan mengajak lulusan SMA untuk segera melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi tanpa rasa ragu.

Pemerintah daerah telah menjamin seluruh biaya studi mahasiswa melalui kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, sehingga keterbatasan finansial tidak lagi menjadi penghalang.

“Masa depan hanya bisa diubah dengan pendidikan yang memadai, sehingga tidak boleh ada anak yang berhenti sekolah karena kendala biaya yang kini sudah ditanggung Pemda,” tegasnya.

Ikram meyakini bahwa investasi pada sumber daya manusia adalah langkah jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan di wilayah Halmahera Tengah.

Syarat Insentif, Layanan Kesehatan, dan Listrik Gratis

Sektor kesehatan dan pemenuhan kebutuhan energi dasar menjadi prioritas utama dalam kunjungan kerja kali ini melalui peluncuran program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PGK) bagi seluruh warga.

Bupati menginstruksikan setiap kepala desa agar proaktif mengajak warga mengikuti pemeriksaan medis tersebut sebagai langkah awal mendapatkan sertifikat kesehatan gratis.

Sertifikat ini bukan sekadar dokumen medis, melainkan menjadi syarat mutlak dan dasar hukum bagi setiap warga untuk mengakses seluruh fasilitas kesehatan daerah tanpa pungutan biaya apa pun.

Kepemilikan sertifikat kesehatan ini juga menjadi basis data utama bagi pemerintah daerah dalam menyalurkan berbagai skema insentif sosial kepada masyarakat yang berhak.

“Kami datang untuk memastikan program pendidikan, rumah layak huni, hingga layanan listrik gratis daya 900 VA terealisasi sepenuhnya pada April 2026,” tegas Bupati Ikram.

Langkah integrasi data ini bertujuan agar seluruh bantuan, mulai dari pengobatan hingga subsidi listrik, tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh rakyat yang membutuhkan.

Komitmen Birokrasi dan Kehadiran Pemerintah

Sekretaris Daerah Bahri Sudirman menjelaskan bahwa agenda turun ke lapangan ini menjadi solusi efektif bagi warga yang belum sempat bertatap muka selama bulan suci lalu.

Sekretaris Daerah, Bahri Sudirman SH. MH., Foto: Supriansah Nurdin

“Kegiatan ini menggantikan Safari Ramadan agar kami tetap bisa mengunjungi desa-desa sekaligus memastikan birokrasi bekerja keras mengawal hak dasar rakyat,” jelas Bahri.

Sementara itu, Wakil Bupati Ahlan Djumadil menekankan bahwa perhatian pemerintah tetap konsisten meskipun Safari Ramadan tidak terlaksana secara formal di semua lokasi.

“Kami hadir di setiap rumah melalui distribusi sembako dan insentif sosial bagi lansia serta anak yatim guna meringankan beban ekonomi masyarakat secara intensif,” ungkap Ahlan.

Wakil Bupati Halteng Ahlan Djumadil S.IP., Foto: Supriansah Nurdin

Netralitas ASN dan Stabilitas Daerah

Suasana pertemuan semakin hangat saat Bupati mengingatkan seluruh ASN untuk tetap menjaga netralitas dan tidak ikut campur dalam pilkada serentak pada 9 Mei 2026 mendatang.

Beliau meminta agar masyarakat diberikan kebebasan penuh dalam memilih pemimpin desa sehingga nilai demokratis tetap terjaga tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.

“Silakan bertarung secara sehat dan jangan sekali-kali membawa nama bupati, wakil bupati, maupun sekda demi menjaga muruah demokrasi di tingkat desa,” imbau Bupati Ikram.

Penegasan ini bertujuan agar kepala desa yang terpilih nantinya benar-benar merupakan representasi murni dari keinginan masyarakat desa itu sendiri.

Kesejahteraan Pegawai dan Inovasi Kerja

Kabar baik bagi pegawai juga disampaikan melalui konfirmasi pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar seratus persen dengan total anggaran mencapai Rp 30 Miliar.

Bupati menghimbau para ASN dan PPPK agar bijak dalam menggunakan pendapatan tersebut, termasuk memberikan perhatian lebih kepada orang tua sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki.

Terkait tenaga kerja, daerah tetap memberikan ruang bagi guru kontrak non-sertifikasi melalui pemberian insentif khusus agar pendapatan mereka berimbang dengan rekan sejawat lainnya.

Sebagai inovasi birokrasi, Bupati menetapkan jam kantor baru pada Senin hingga Kamis, sementara setiap hari Jumat pegawai diperbolehkan bekerja secara Work From Anywhere (WFA).

Mengakhiri arahannya, Bupati meminta semua pihak untuk menjaga stabilitas daerah dan tidak menyebarkan berita bohong di tengah akselerasi berbagai program pro-rakyat yang sedang berjalan.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus transparan dan akuntabel dalam menjalankan setiap kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas. (Dano)