Wacana Kuliah Gratis, Komisi X Ingatkan Mutu Pendidikan dan Nasib Kampus Swasta

Viralterkini.id, Jakarta – Wacana kuliah gratis perlu disiapkan dengan memperhitungkan kualitas pendidikan, kapasitas kampus, serta keberlangsungan perguruan tinggi swasta. Perluasan akses jangan sampai mengorbankan mutu pembelajaran dan kualitas lulusan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, Senin (5/10/2026). Ia menekankan bahwa investasi pemerintah di sektor pendidikan harus memberikan hasil yang sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan.

Baca Juga

5 hari  lalu

Panen 10 Medali di Asian Games 2026! Tiga Cabang Dipimpin Figur Polri, Bulu Tangkis Sumbang Dua Emas

108 M Ary K

“Bagi kami, mutu pendidikan harus sejalan dengan besaran investasi yang dikeluarkan pemerintah. Semakin besar anggaran yang kita investasikan untuk pendidikan, tentu harapannya kualitas lulusan juga semakin baik,” kata Lalu Hadrian.

Menurutnya, jika pemerintah serius merealisasikan program kuliah gratis, langkah penting yang perlu dilakukan adalah memetakan kondisi perguruan tinggi secara menyeluruh. Kebijakan harus mempertimbangkan perbedaan kapasitas dan karakteristik setiap kampus.

Ia menjelaskan, perguruan tinggi negeri memiliki beberapa bentuk pengelolaan, yakni PTN Satuan Kerja (PTN Satker), PTN Badan Layanan Umum (PTN-BLU), dan PTN Badan Hukum (PTN-BH).

Baca Juga

14 jam  lalu

Tuntut Pansus Tambang PT ANI, KNPI Desak DPRD Halmahera Timur Bawa Rekomendasi ke Pusat

52 Red

“Kalau pemerintah benar-benar serius ingin melaksanakan program kuliah gratis, tantangannya adalah bagaimana melihat klaster perguruan tinggi kita hari ini. Ada PTN Satker, PTN-BLU, maupun PTN-BH, yang masing-masing memiliki karakteristik dan kapasitas yang berbeda,” katanya.

Lalu Hadrian juga mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada penambahan jumlah mahasiswa. Pemerintah perlu memperhitungkan daya tampung kampus, ketersediaan dosen, fasilitas pendidikan, kualitas pembelajaran, serta kemampuan menjaga standar akademik.

“Untuk mendapatkan kualitas atau mutu lulusan yang terbaik, harus ada kompetisi. Ketika ada kompetisi, tentu kuota perlu dibatasi dan disesuaikan dengan kapasitas masing-masing perguruan tinggi,” ujarnya.

Ia menegaskan, pengaturan kuota bukan dimaksudkan untuk menghambat masyarakat mengakses pendidikan tinggi. Penyesuaian tersebut diperlukan agar jumlah mahasiswa tetap sejalan dengan kemampuan kampus menyediakan pendidikan yang berkualitas.

Selain kesiapan kampus negeri, Lalu Hadrian meminta pemerintah memperhatikan dampak kebijakan terhadap perguruan tinggi swasta (PTS). Menurutnya, kampus swasta memiliki peran penting dalam menampung mahasiswa dan memperluas akses pendidikan tinggi di Indonesia.

“Jangan sampai kebijakan kuliah gratis justru membuat PTS kehilangan mahasiswa secara drastis. Kalau tidak diantisipasi, kondisi tersebut dapat membuat PTS mati suri,” kata Lalu Hadrian.

Ia menekankan bahwa perencanaan kuliah gratis perlu mempertimbangkan ekosistem pendidikan tinggi secara menyeluruh. Dengan demikian, perluasan akses dapat berjalan beriringan dengan peningkatan mutu lulusan dan keberlangsungan perguruan tinggi.

5 Poin Penting:

1. Kuliah gratis harus diiringi peningkatan mutu. Lalu Hadrian menilai besarnya investasi pendidikan perlu tercermin dalam kualitas lulusan.
2. Pemerintah perlu memetakan kesiapan kampus. PTN Satker, PTN-BLU, dan PTN-BH memiliki karakteristik serta kapasitas berbeda.
3. Penambahan mahasiswa harus sesuai daya tampung. Ketersediaan dosen, fasilitas, dan standar akademik perlu menjadi pertimbangan.
4. Pengaturan kuota bertujuan menjaga kualitas. Menurut Lalu Hadrian, perluasan akses pendidikan harus sejalan dengan kemampuan kampus memberikan pembelajaran yang baik.
5. Keberlangsungan kampus swasta perlu diperhatikan. Ia mengingatkan risiko penurunan jumlah mahasiswa PTS secara drastis apabila dampak kebijakan tidak diantisipasi.