Kinerja Sektor Hukum Era Prabowo-Gibran Kian Bertaring

Viralterkini.id, Jakarta – Perkumpulan Studi Hukum Pemerintahan dan Antikorupsi (PUSHAN) memberikan skor delapan terhadap kinerja sektor hukum selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meski menilai ada perkembangan positif, PUSHAN mengingatkan pemerintah untuk memperkuat reformasi kelembagaan dan membenahi tata kelola guna mencegah korupsi berulang.

Direktur Eksekutif PUSHAN, Oce Madril, mengatakan capaian tersebut terutama ditopang oleh dukungan politik terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Baca Juga

5 hari  lalu

Madura United vs Persib: Persiapan Singkat, Jose Gomes Tegaskan Target Tiga Poin

75 M Ary K

“Kalau sektor hukum, bolehlah kita kasih skor delapan. Kalau kita berbicara penegakan hukum, yang penting itu dukungan politik, apalagi di negara demokrasi yang mungkin belum terlalu dewasa,” ujar Oce dalam diskusi bertajuk “Menakar Kinerja Sektor Hukum Pasca 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Kedai Tjikini, Jakarta Pusat, Senin (26/10/2026).

Menurut Oce, dukungan pimpinan tertinggi negara menjadi faktor penting karena penanganan perkara korupsi dapat bersinggungan dengan kepentingan politik, bisnis, dan kekuasaan. Sikap tegas presiden diperlukan untuk memberi kepastian kepada aparat bahwa pemerintah tidak akan melindungi pihak yang terlibat korupsi.

Akademisi hukum Universitas Gadjah Mada itu menilai Prabowo telah menunjukkan dukungan melalui berbagai pernyataan yang menolak korupsi. Ia juga melihat relatif tidak ada intervensi terhadap penegakan hukum selama dua tahun terakhir.

Baca Juga

21 jam  lalu

Pelari JRF 2026 Terobos Barikade, Pramono Minta Tertib tetapi Pastikan Tak Ada Blacklist

41 Rainy Bintang

Namun, Oce mengingatkan bahwa dukungan tersebut harus dijaga selama tiga tahun mendatang dan diwujudkan dalam langkah yang lebih sistematis.

“Kalau tidak diberikan pesan tegas itu memang dianggap nanti pemerintahannya lembek. Berikutnya, tentu harus bertransformasi menjadi gerakan,” katanya.

PUSHAN mencatat lima tantangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Pertama, menjaga konsistensi penindakan korupsi di sektor strategis, termasuk pertambangan, keuangan, dan pemberantasan mafia hukum. Dukungan politik dinilai penting agar aparat tetap leluasa menangani perkara yang melibatkan aktor berpengaruh.

Kedua, mendorong reformasi kelembagaan melalui paket kebijakan pembenahan kejaksaan, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan. Langkah ini diperlukan untuk mencegah berulangnya persoalan di institusi penegakan hukum.

Ketiga, memperbaiki tata kelola program strategis dan pemerintahan daerah. PUSHAN menekankan pentingnya transparansi anggaran dan pengadaan, penguatan pengawasan, serta penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan.

Oce menegaskan bahwa penangkapan kepala daerah harus diikuti perbaikan sistem agar praktik penyimpangan tidak terus berulang.

“Misalnya, ini banyak kepala daerah ditangkap, tapi apa kita mau menangkap semua kepala daerah? Kan kita ingin juga ada pembenahan,” tuturnya.

Keempat, memperkuat kebijakan hukum. Agenda yang didorong PUSHAN mencakup pengesahan undang-undang perampasan aset dan undang-undang jabatan hakim, redefinisi kerugian negara, serta tindak lanjut terhadap seluruh putusan Mahkamah Konstitusi.

Kelima, mengevaluasi kinerja pejabat publik. Oce menilai evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi dan menekan potensi korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan di sektor publik.

“Saya yakin ini mungkin sudah dikerjakan oleh pemerintah, tetapi kita ingin ini menjadi alat evaluasi karena sepertinya potensi korupsi atau penyalahgunaan di sektor publik itu masih tinggi,” ucapnya.

Melalui lima agenda tersebut, PUSHAN mendorong agar dukungan politik terhadap pemberantasan korupsi diikuti pembenahan kelembagaan, kebijakan, dan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan. (ma)