Dugaan Diskriminasi terhadap STY, Ujian PSSI agar “No Racism” Tak Sekadar Slogan
Ilustrasi Dugaan Diskriminasi terhadap STY, Ujian PSSI agar “No Racism” Tak Sekadar Slogan Oleh: Erika Agustina— Pengamat Independen Sepak Bola Indonesia
Profesionalisme sepak bola Indonesia tidak cukup diukur dari kemegahan stadion, penggunaan VAR, atau besarnya nilai transfer pemain. Ukuran yang sama pentingnya adalah bagaimana setiap orang di dalamnya memperlakukan sesama manusia.
Karena itu, dugaan ucapan diskriminatif terhadap Shin Tae-yong dalam pertandingan Persija melawan Java United layak mendapat perhatian serius. Persoalan ini menyentuh standar perilaku dan konsistensi penegakan aturan dalam sepak bola profesional.
Persija telah menyerahkan penyelesaian dugaan diskriminasi tersebut kepada Komdis PSSI untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini membuka ruang agar persoalan diperiksa melalui mekanisme resmi, dengan bukti dan keterangan para pihak sebagai dasar keputusan. ([megapolitan.antaranews.com][1])
Dalam pemberitaan mengenai rekaman yang beredar, seorang ofisial Java United diduga menyebut STY sebagai “pendatang”. Namun, potongan rekaman tidak serta-merta memberikan gambaran lengkap tentang seluruh kejadian. Konteks percakapan, urutan peristiwa, dan keterangan pihak yang dituduh tetap perlu diperiksa. ([afu.id][2])
Di sinilah publik perlu menjaga objektivitas. Desakan agar kasus ditangani secara serius tidak boleh berubah menjadi vonis sebelum pemeriksaan selesai.
Namun, objektif tidak berarti permisif.
Apabila pemeriksaan membuktikan bahwa ucapan tersebut digunakan untuk merendahkan seseorang karena kewarganegaraan atau asal-usulnya, tindakan itu tidak patut dimaklumi sebagai sekadar perang urat saraf. Panasnya pertandingan tidak menghapus tanggung jawab untuk menghormati orang lain.
Persoalan ini juga menjadi penting karena pihak yang diduga terlibat merupakan direktur teknik klub profesional. Jabatan tersebut membawa tanggung jawab yang melampaui urusan taktik dan pembinaan pemain.
Seorang direktur teknik ikut membentuk kultur klub. Perilakunya menjadi contoh tentang bagaimana menghadapi tekanan, memperlakukan lawan, dan menjaga martabat institusi yang diwakilinya. Semakin besar kewenangan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab etik yang melekat padanya.
Sepak bola Indonesia tidak bisa mengejar standar internasional dalam fasilitas dan bisnis, tetapi mengabaikan standar perilaku orang-orang yang menjalankannya. Investasi teknologi dan peningkatan nilai komersial akan kehilangan makna apabila penghormatan terhadap manusia masih dianggap urusan tambahan.
Dalam pandangan saya, prinsip yang perlu dibela dalam kasus ini adalah kesetaraan. Setiap orang yang bekerja di sepak bola Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun asing, berhak mendapatkan penghormatan yang sama.
STY tentu boleh dikritik. Taktiknya dapat diperdebatkan, pemilihan pemainnya dapat dipertanyakan, dan hasil kerjanya dapat dievaluasi secara terbuka. Semua itu merupakan bagian wajar dari tanggung jawab seorang pelatih profesional.
Tetapi kritik terhadap pekerjaan harus memiliki batas yang jelas dengan serangan terhadap identitas. Membahas kelemahan strategi adalah evaluasi sepak bola. Merendahkan seseorang karena asal-usulnya membawa persoalan ke wilayah yang berbeda.
Standar ini harus berlaku universal. Jika kita menolak pelatih Indonesia direndahkan karena kewarganegaraannya ketika bekerja di luar negeri, penghormatan yang sama harus diberikan kepada pelatih asing yang bekerja di Indonesia.
Karena itulah, PSSI perlu menunjukkan ketegasan sekaligus keadilan.
Ketegasan tidak berarti menjatuhkan hukuman secepat mungkin untuk memenuhi tekanan publik. Ketegasan berarti memastikan pemeriksaan berjalan sungguh-sungguh, seluruh pihak mendapat kesempatan menjelaskan, dan keputusan diambil berdasarkan bukti serta aturan.
Keadilan juga tidak cukup diwujudkan dengan meminta publik menunggu. Proses tersebut perlu menghasilkan keputusan yang dapat dipahami, disertai penjelasan mengenai pertimbangan yang mendasarinya.
Jika pelanggaran terbukti, konsekuensinya harus diterapkan sesuai regulasi. Jika tidak terbukti, dasar keputusan tersebut juga perlu dijelaskan. Transparansi akan membantu publik membedakan penegakan disiplin dari sekadar respons terhadap kegaduhan.
Jabatan di klub tidak boleh menjadi alasan untuk memperoleh perlakuan istimewa.
Pemain, pelatih, suporter, dan pejabat klub harus tunduk pada aturan yang berlaku. Konsistensi akan dipertanyakan apabila institusi terlihat keras terhadap pelanggaran oleh suporter, tetapi lebih lunak ketika dugaan tindakan serupa melibatkan orang di dalam struktur klub.
Kasus ini akhirnya menjadi kesempatan bagi PSSI untuk memperjelas standar sepak bola yang ingin dibangun: kompetisi yang kuat secara bisnis, tertib dalam tata kelola, dan menghargai setiap orang yang bekerja di dalamnya.
Kampanye “No Racism” dan “Anti-Discrimination” memperoleh makna melalui tindakan yang konsisten. Komitmen itu diuji ketika muncul kasus yang sensitif, melibatkan kepentingan klub, dan menarik perhatian publik.
Sepak bola boleh keras dalam persaingan. Namun, persaingan tidak memberikan hak kepada siapa pun untuk merendahkan martabat manusia.
Kini, yang dibutuhkan adalah proses yang serius, keputusan yang objektif, dan keberanian menerapkan aturan secara adil. Dari situlah publik dapat menilai apakah penghormatan dan kesetaraan benar-benar menjadi prinsip sepak bola Indonesia—atau masih berhenti pada slogan.
Editor : M Ary K
Pos terkait
VIRAL HITS
Trending Post
