Prahara Konstitusi di Titik Nadir: Menakar Legitimasi Istana Pascaputusan MK

LAPORAN UTAMA | HUKUM & KETATANEGARAAN

Oleh: Tim Redaksi, Jakarta, 7 Oktober 2026

KETUKAN palu Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo pada Selasa (6/10/2026) malam kemarin tidak sekadar mengakhiri sidang pembacaan putusan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Di balik ruang sidang pleno yang hening dan sarat ketegangan, ketukan itu justru meletupkan sebuah paradoks ketatanegaraan terbesar dalam sejarah modern Republik Indonesia.

Baca Juga

4 hari  lalu

Geely dan NIO Gabungkan Kekuatan, Battery Swapping Jadi Senjata Baru Mobil Listrik China

86 Denny Pohan

Mahkamah memang secara resmi menyatakan permohonan sengketa yang diajukan oleh barisan advokat senior dan elemen masyarakat sipil tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Alasan formal yang mendasarinya kokoh: tenggat waktu permohonan telah kedaluwarsa berbulan-bulan dari rentang waktu pemilu, dan para pemohon dinilai tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) sebagai peserta Pemilu 2024. Secara legal-formal, Gibran Rakabuming Raka tetap sah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Namun, badai politik dan hukum sesungguhnya justru bertiup dari lembar pertimbangan hukum Mahkamah.

Kotak Pandora di Ruang Sidang

Untuk pertama kalinya dalam sejarah peradilan tata negara Indonesia, sebuah putusan formal memuat ambiguitas materiil yang begitu telanjang di hadapan publik.

Baca Juga

2 hari  lalu

Momen Pertandingan Final FIFA Asean Cup 2026 (Indonesia vs Thailand)

53 Ady Sesotya

Dalam bagian pertimbangan hukumnya, Mahkamah secara eksplisit menyatakan tidak menemukan bukti fisik kelulusan yang meyakinkan terkait ijazah luar negeri sang Wakil Presiden yang setara dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Fakta persidangan yang menghadirkan otoritas pendidikan nasional serta atase pendidikan luar negeri justru mengonfirmasi bahwa dokumen yang selama ini didebatkan murni merupakan Certificate of Attendance—sebuah lembar bukti kehadiran, bukan piagam kelulusan akademis setara SMA.

Di sinilah letak ironi terbesar itu lahir: Gibran selamat dari jerat hukum pemilu karena perisai formalitas hukum acara (procedural justice), namun secara bersamaan kehilangan jangkar keadilan substantif (substantive justice) di ruang publik.

Peta Parlemen yang Terkunci

Beberapa jam pascaputusan dibacakan, riak politik langsung menjalar ke gedung parlemen di Senayan. Tim hukum masyarakat sipil yang dimotori oleh advokat senior Denny Indrayana dan Refly Harun bergerak cepat mematangkan rencana audiensi dengan pimpinan DPR RI. Mereka membawa satu misi: mendorong parlemen menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) demi menggelar karpet merah bagi proses pemakzulan (impeachment).

Namun, kalkulasi politik di atas kertas menunjukkan jalan menuju Senayan adalah labirin yang buntu. Konfigurasi politik pasca-Pemilu 2024 telah mengunci DPR RI dalam pelukan erat koalisi penguasa (KIM Plus). Dengan menguasai sekitar 470 dari total 580 kursi parlemen, benteng pertahanan Istana teramat kokoh untuk digoyahkan.

Secara matematis, syarat Ketentuan Pasal 7B UUD 1945 yang mewajibkan sidang paripurna pemakzulan dihadiri minimal 2/3 anggota DPR dan disetujui oleh minimal 2/3 dari anggota yang hadir, menjadi ambang batas yang mustahil ditembus oleh fraksi minoritas seperti PDI Perjuangan yang hanya mengantongi 110 kursi. Stabilitas politik dan keberlangsungan koalisi kabinet Prabowo-Gibran jauh lebih berharga bagi partai-partai besar ketimbang membuka kotak pandora pemakzulan.

Perang Semantik Original Intent

Polemik ini juga membelah para begawan hukum tata negara ke dalam dua mazhab pemikiran yang saling berbenturan keras.

• Kubu Pemohon & Masyarakat Sipil Mendalilkan bahwa ketiadaan ijazah setara SMA adalah bentuk kondisi “Tidak Lagi Memenuhi Syarat” (TMS) sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945. Menurut mazhab ini, jika sebuah syarat fundamental kepemiluan terbukti cacat sejak awal, maka status keabsahan jabatan tersebut gugur secara permanen sepanjang masa jabatan diemban.
• Kubu Hukum Normatif & Pakar HTN Menolak mentah-mentah pandangan tersebut. Merujuk pada doktrin Original Intent (maksud asli perumus UUD 1945), frasa “tidak lagi memenuhi syarat” dirancang khusus untuk situasi yang bersifat prospektif—seperti kehilangan kewarganegaraan, dipidana penjara, atau mengalami gangguan kesehatan fisik/jiwa permanen setelah menjabat.

“Memaksa rezim pemakzulan untuk menilai kembali cacat administrasi pra-pemilu adalah bentuk pembelokan hukum konstitusi. Masalah verifikasi dokumen pendaftaran adalah ranah hukum pemilu yang telah selesai dan final sejak sumpah jabatan diucapkan pada 20 Oktober 2024.” — Dr. Yance Arizona, Pakar Hukum Tata Negara

Menabung Bukti Melalui Jalur Alternatif

Sadar bahwa pintu parlemen telah dikunci rapat oleh pragmatisme politik, elemen masyarakat sipil kini mulai memutar kemudi. Fokus perlawanan dialihkan ke jalur hukum alternatif: Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Ombudsman Republik Indonesia.

1. Gugatan Administrative di PTUN
   Sasar Keputusan Menteri/Ditjen
   Gugatan disusun untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) Penyetaraan Ijazah yang diterbitkan oleh Ditjen Dikdasmen Kemendikbudristek karena dinilai cacat prosedur dan material.
2. Pelaporan Maladministrasi ke Ombudsman
   Audit Internal KPU
   Laporan dilayangkan untuk mengaudit dugaan kelalaian dan pelanggaran prosedur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses verifikasi berkas pencalonan di masa lalu.
3. Pencatatan Rekam Jejak Hukum
   Strategi Menabung Bukti
   Hasil putusan PTUN maupun rekomendasi Ombudsman digunakan sebagai basis ‘bukti hukum’ untuk menolak legitimasi kepemimpinan secara moral dan administratif.

Jalur-jalur ini dipahami betul tidak memiliki daya kejut langsung untuk menurunkan seorang Wakil Presiden dari jabatannya. Namun, gerakan ini merupakan strategi jangka panjang untuk “menabung bukti hukum”.

Jika PTUN kelak membatalkan SK penyetaraan ijazah tersebut, Istana akan menghadapi krisis legitimasi moral yang berkepanjangan: Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Wakil Presiden yang sah secara legal-konstitusional, namun terbukti cacat secara administrasi legalitas.

Kini, bola panas itu berada di tangan publik dan sejarah. Apakah putusan 6 Oktober ini akan dicatat sebagai simbol kemenangan kepastian hukum demi menjaga stabilitas negara, atau justru menjadi titik awal pudarnya akuntabilitas dan moralitas di puncak kekuasaan Republik? Waktu yang akan menguji ketahanan konstitusi kita. (Dano)