Dugaan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong, Nanan: Siapa Tahu, Siapa Membiarkan?

Viralterkini.id, Jakarta – Dugaan keberadaan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, mendapat sorotan tajam dari anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKB, Prana Putra Sohe alias Nanan. Ia mendesak pemerintah mengusut persoalan tersebut hingga ke proses pembangunan dan kemungkinan adanya pembiaran.

Nanan menegaskan, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada keberadaan fasilitas. Investigasi harus menelusuri kapan pembangunan dimulai, bagaimana prosesnya berlangsung, serta siapa saja yang mengetahui atau terlibat berdasarkan bukti.

Baca Juga

3 hari  lalu

Di Balik Citra Couple Goals, Pernikahan Selebriti dalam “Dalam Suka dan Dusta” Mulai Retak

63 Denny Pohan

“Ini harus diusut secara serius dan transparan. Jangan berhenti hanya pada ditemukannya fasilitas tersebut, tetapi harus ditelusuri bagaimana fasilitas itu bisa dibangun, siapa yang mengetahui, dan sejak kapan prosesnya berlangsung,” kata Nanan di Jakarta, Jumat (25/9/2026).

Menurutnya, gambar yang beredar di publik memunculkan pertanyaan mengenai proses pembangunan fasilitas tersebut. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kesimpulan mengenai waktu dan perencanaan pembangunan harus tetap menunggu hasil investigasi.

Apabila terbukti berlangsung lama dan terencana, pengawasan internal lapas harus ikut diperiksa. Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana pembangunan itu dapat berjalan tanpa terdeteksi.

Baca Juga

3 hari  lalu

Jasad ABK Arupadhatu I Teridentifikasi, PFI Desak SAR Lima Jurnalis dan Dua Awak Kapal Dibuka Kembali

91 M Ary K

“Kalau benar pembangunan itu berlangsung lama dan terencana, tentu harus dijelaskan bagaimana pengawasan berjalan. Tidak boleh ada kesimpulan prematur, tetapi semua pihak yang berdasarkan bukti mengetahui atau terlibat harus diperiksa secara proporsional,” ujarnya.

Investigasi Jangan Sekadar Formalitas

Nanan mendukung langkah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) membentuk tim investigasi. Namun, ia meminta pemeriksaan dilakukan secara independen, profesional, dan tidak dibatasi hanya pada pejabat di lingkungan Ditjenpas.

Pihak lain juga perlu diperiksa apabila ditemukan bukti keterlibatan atau pengetahuan mengenai pembangunan fasilitas tersebut.

“Tim investigasi harus benar-benar independen dan profesional. Jangan sampai pemeriksaan hanya menjadi formalitas,” tegasnya.

Ia turut meminta hasil investigasi disampaikan secara terbuka kepada publik sesuai ketentuan yang berlaku. Keterbukaan dinilai penting agar persoalan tersebut menjadi terang berdasarkan fakta, bukan spekulasi.

“Publik berhak mendapatkan penjelasan yang terang. Kalau memang ada pelanggaran, siapa pun yang bertanggung jawab harus diproses sesuai aturan. Sebaliknya, jangan sampai ada pihak yang dituduh tanpa dasar yang cukup,” katanya.

Desak Evaluasi Total Pengawasan Lapas

Selain mengusut dugaan fasilitas mewah di Cibinong, Nanan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lembaga pemasyarakatan. Ia mempertanyakan kemampuan sistem pengawasan yang berjalan saat ini dalam mencegah pelanggaran dan mendeteksi persoalan sejak dini.

“Saya sudah cukup lama menyuarakan evaluasi total terhadap lapas, tetapi nampaknya sampai hari ini belum juga diindahkan secara serius,” kata Nanan.

Menurutnya, pembenahan tidak cukup hanya mengandalkan integritas dan kemampuan petugas. Penguatan sumber daya manusia perlu dibarengi teknologi yang terintegrasi agar pengawasan lebih cepat dan terukur.

Pemanfaatannya dapat mencakup pemantauan aktivitas secara langsung atau real time, integrasi sistem informasi, serta mekanisme peringatan dini. Sistem tersebut diharapkan mempersempit ruang terjadinya pembiaran maupun penyalahgunaan kewenangan.

“Teknologi bukan untuk menggantikan peran petugas, tetapi untuk memperkuat pengawasan. SDM yang berintegritas harus didukung sistem yang baik,” tuturnya.

Nanan menegaskan, penanganan setiap dugaan pelanggaran harus berlandaskan hasil pemeriksaan dan bukti. Pihak yang terbukti merusak atau menyalahgunakan sistem harus dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku. (ma)

5 Poin Penting

1. Usut dugaan fasilitas mewah sampai tuntas. Nanan meminta investigasi menelusuri proses pembangunan, waktu pengerjaan, dan pihak yang mengetahui keberadaannya.
2. Periksa kemungkinan lemahnya pengawasan. Jika pembangunan terbukti berlangsung lama dan terencana, mekanisme pengawasan internal harus dievaluasi.
3. Tim investigasi harus independen. Pemeriksaan tidak boleh menjadi formalitas dan perlu menjangkau pihak lain apabila ditemukan bukti keterlibatan.
4. Buka hasil pemeriksaan kepada publik. Transparansi harus disertai penindakan berbasis bukti, tanpa menuduh pihak tertentu secara prematur.
5. Benahi sistem lapas secara menyeluruh. Penguatan integritas petugas perlu didukung teknologi terintegrasi, pemantauan real time, dan peringatan dini.