Wakil Bupati Halteng: Desa dan UMKM Harus Jadi Pilar Utama Ekonomi Inklusif 2027
Wakil Bupati Halteng Ahlan Djumadil (tengah) bersama jajaran unsur Forkopimda berfoto bersama seusai membuka secara resmi Forum OPD dan Musrenbang RKPD 2027 di Weda, Selasa (14/4/2026). Foto: Dok. Diskominfosandi Halteng (Kokonwae).
Viralterkini.id, HALTENG, – Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) mulai mematangkan peta jalan pembangunan untuk tahun 2027. Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Djumadil, secara resmi membuka Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Aula Hi Salahuddin, Selasa (14/4/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Djumadil, menekankan pentingnya reorientasi kebijakan yang berfokus pada penguatan ekonomi akar rumput.
Ia menegaskan bahwa sektor pedesaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus bertransformasi menjadi motor penggerak utama ekonomi daerah.
Sinkronisasi dengan Visi Presiden
Ahlan Djumadil, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPD Partai Gerindra Halmahera Tengah, menggarisbawahi bahwa perencanaan pembangunan di daerah wajib memiliki benang merah dengan arah kebijakan nasional.
Sebagai pimpinan partai besutan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di tingkat daerah, ia memastikan bahwa semangat penguatan ekonomi kerakyatan menjadi prioritas mutlak.
“Program yang kita susun harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Kita ingin setiap kebijakan di Halmahera Tengah selaras dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam mengentaskan kemiskinan dan memperkuat kedaulatan ekonomi dari tingkat desa,” ujar Ahlan.
Fokus Pembangunan Non-Fisik dan Validasi Data
Selain pembangunan infrastruktur, Wakil Bupati menegaskan adanya pergeseran fokus pada aspek non-fisik yang menyentuh kesejahteraan sosial.
Ia menyoroti pentingnya sinkronisasi data lintas instansi—mulai dari kependudukan, statistik, hingga jaminan kesehatan—agar intervensi pemerintah tepat sasaran.
“Pembangunan tidak hanya soal fisik, tetapi bagaimana kualitas hidup masyarakat meningkat. Oleh karena itu, sinkronisasi data antara Dukcapil, BPS, dan BPJS menjadi kunci agar program ekonomi inklusif dan pengentasan kemiskinan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” lanjutnya.
Tren Positif Indikator Makro
Plt. Kepala Bapperida Halmahera Tengah, Yunus Ahmad, melaporkan bahwa saat ini capaian indikator makro daerah menunjukkan tren positif, terutama pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
Keberhasilan pengendalian inflasi sepanjang tahun 2025 menjadi landasan kuat untuk memperluas jangkauan program pada tahun rencana 2027.
Forum Musrenbang bertema “Pemberdayaan Desa dan UMKM sebagai Penggerak Ekonomi Inklusif dan Pengurangan Kemiskinan” ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, perwakilan PT IWIP, serta perangkat desa se-Kabupaten Halmahera Tengah.
Melalui kolaborasi lintas sektor, Pemkab Halmahera Tengah optimistis mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang menjadikan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam kemajuan ekonomi daerah. (Dano)
Pos terkait
VIRAL HITS
