JK Bantah Danai Roy Suryo soal Ijazah Jokowi. Fitnah?
Kredit Foto: Merdeka.com Viralterkini.id – Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, membantah tegas isu yang menyebut dirinya mendanai Roy Suryo dalam polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Ia menilai kabar yang beredar di media sosial tidak memiliki dasar. Bahkan, ia menyebut tudingan aliran dana Rp5 miliar sebagai fitnah.
“Saya pastikan informasi itu tidak benar,” ujar JK saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (5/4/2026).
JK Perintahkan Kuasa Hukum Lapor ke Bareskrim
Selanjutnya, JK langsung mengambil langkah hukum. Ia memerintahkan tim kuasa hukumnya melapor ke Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim).
Kuasa hukum JK, Abdul Haji Talaohu, memastikan laporan masuk pada Senin (6/4/2026). Ia menilai tudingan tersebut mencemarkan nama baik JK.
Selain itu, Abdul menegaskan bahwa timnya ingin menghentikan penyebaran informasi yang menyesatkan. Ia juga ingin memastikan publik menerima fakta yang benar.
“Pak JK menilai tuduhan ini sebagai fitnah. Karena itu, kami harus menanganinya secara serius,” tegasnya.
JK Tegaskan Tidak Pernah Terlibat
Di sisi lain, JK menegaskan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam polemik ijazah Presiden Jokowi. Ia tidak menjalin komunikasi atau kerja sama dengan Roy Suryo maupun Rismon Sianipar.
Oleh karena itu, ia meminta publik tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas. Ia juga mengingatkan bahwa isu seperti ini dapat menyesatkan opini publik.
Pertemuan Ramadhan Fokus pada Kondisi Bangsa
Selain itu, JK menjelaskan pertemuan di kediamannya saat bulan Ramadhan. Ia menyebut pertemuan tersebut sebagai forum diskusi bersama akademisi dan profesional.
Para peserta datang atas inisiatif sendiri. Mereka menyampaikan berbagai masukan terkait kondisi bangsa dan arah kebijakan.
Lebih lanjut, JK menegaskan bahwa forum tersebut tidak membahas isu ijazah Presiden Jokowi. Sebaliknya, diskusi berfokus pada saran untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Diskusi itu terbuka dan berisi saran kebijakan untuk pemerintah,” jelasnya.
Langkah Hukum untuk Jaga Nama Baik
Namun demikian, Abdul menyebut JK tidak ingin menanggapi isu yang ia anggap sepele. Meski begitu, perhatian publik yang besar mendorongnya mengambil langkah tegas.
Karena itu, tim kuasa hukum memilih jalur hukum sebagai bentuk klarifikasi. Mereka berharap proses ini dapat menghentikan spekulasi dan memulihkan nama baik JK.
Dengan langkah tersebut, JK ingin menjaga ruang publik tetap diisi oleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya. (**)
Pos terkait
VIRAL HITS
