Viralterkini.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) langsung mendorong pemerintah untuk mengevaluasi penugasan TNI di Lebanon setelah insiden yang menewaskan satu prajurit dan melukai tiga lainnya. Peristiwa ini terjadi di tengah eskalasi konflik antara Israel dan Lebanon yang semakin intens.
Akibatnya, situasi di lapangan menjadi lebih berisiko bagi personel Satuan Tugas Kontingen Garuda (Konga) TNI yang tergabung dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
DPR Soroti Risiko Misi
Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno, menilai pemerintah harus segera meninjau ulang tingkat risiko di wilayah penugasan. Ia menegaskan bahwa kondisi keamanan yang berubah cepat menuntut respons yang lebih sigap.
“Kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi bersama. Kita perlu melihat kembali apakah penugasan di wilayah tersebut masih sesuai dengan tingkat risiko yang ada,” ujarnya, Senin (30/3/2026).
Selain itu, ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh terlambat merespons dinamika konflik. Oleh karena itu, evaluasi harus berjalan cepat dan terukur.
Opsi Penarikan Mulai Menguat
Di sisi lain, DPR mulai mempertimbangkan opsi penyesuaian strategi, termasuk penarikan pasukan. Jika ancaman terus meningkat, maka pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk melindungi prajurit di lapangan.
“Kita harus realistis melihat kondisi di lapangan. Jika tingkat ancaman meningkat, maka opsi penyesuaian hingga penarikan pasukan perlu dipertimbangkan secara serius,” tegasnya.
Dengan demikian, pemerintah memiliki ruang untuk menentukan langkah terbaik sesuai perkembangan situasi.
Keselamatan Prajurit Jadi Prioritas
DPR menegaskan bahwa negara harus menempatkan keselamatan prajurit sebagai prioritas utama. Karena itu, setiap keputusan terkait misi internasional harus mempertimbangkan faktor keamanan secara menyeluruh.
Namun demikian, DPR tetap mendukung peran aktif Indonesia dalam misi perdamaian dunia. Komitmen tersebut tetap penting, tetapi tidak boleh mengorbankan keselamatan personel.
“Kita tetap mendukung peran aktif Indonesia dalam misi perdamaian, tetapi keselamatan prajurit tidak boleh dikompromikan,” kata Dave.
Tantangan Misi Perdamaian
Sementara itu, eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah terus meningkatkan risiko bagi pasukan perdamaian. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menyeimbangkan antara komitmen global dan perlindungan terhadap prajurit.
Pada akhirnya, publik menunggu langkah konkret pemerintah dalam merespons situasi ini, terutama terkait keputusan apakah pasukan TNI akan tetap bertahan atau ditarik dari Lebanon. (**)