Bayang-Bayang Politik 2029 Berpotensi Cegat Langkah DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Viralterkini.id, JAKARTA — Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah atau municipal bond senilai Rp5,6 triliun mulai mendapat sorotan politik. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Armand Suparman, menilai dinamika politik nasional menjelang Pemilu 2029 berpotensi memengaruhi proses pengambilan keputusan terhadap rencana pembiayaan tersebut.

Armand mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ini mulai dipandang sebagai salah satu figur yang berpotensi tampil dalam kontestasi politik nasional 2029. Karena itu, menurutnya, dimensi politik tidak bisa sepenuhnya dilepaskan dari pembahasan kebijakan publik di Jakarta.

Baca Juga

2 hari  lalu

Heboh Rizky Ridho dan Nadeo Dicoret dari Timnas Indonesia, Sumardji Bongkar Fakta Sebenarnya!

56 M Ary K

“Pramono saat ini dilihat sebagai salah satu tokoh yang bisa berkompetisi di level nasional pada Pemilu 2029. Kita tidak menutup mata terhadap hal itu,” ujar Armand, Kamis (20/8/2026).

Dinamika tersebut turut terlihat di DPRD DKI Jakarta. Sejumlah kelompok politik mempertanyakan rencana penerbitan obligasi dan meminta Pemprov DKI memastikan efisiensi anggaran serta kelayakan proyek sebelum mengambil pembiayaan melalui obligasi.

Fraksi PSI DPRD DKI, misalnya, mendorong Pemprov melakukan efisiensi dan realokasi anggaran terlebih dahulu. Sementara sejumlah fraksi lainnya memberikan dukungan dengan catatan dana obligasi digunakan untuk proyek yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Baca Juga

8 jam  lalu

Gibran Libatkan Mahasiswa UI Bantu Pemulihan Trauma di NTT

30 Iskandar S.E

Armand menilai perbedaan pandangan di DPRD merupakan hal yang wajar. Namun, ia mengingatkan agar perdebatan politik tersebut tidak sampai memengaruhi objektivitas pemerintah pusat dalam menilai kelayakan obligasi DKI.

Menurutnya, apabila obligasi memang memenuhi aspek fiskal dan hukum tetapi terhambat karena kekhawatiran terhadap popularitas kepala daerah, kondisi tersebut justru dapat menjadi preseden buruk bagi kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia.

“Yang diuji adalah desain kebijakan dan kelembagaannya,” tegasnya.

Armand juga meminta pemerintah pusat memisahkan penilaian terhadap obligasi dari sosok Pramono Anung. Jika pemerintah khawatir obligasi menjadi instrumen political branding, solusinya bukan dengan menghambat penerbitan, melainkan memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

Menurut dia, audit, penggunaan dana, pemilihan proyek, kemampuan pembayaran, hingga mekanisme pengawasan harus dibuka kepada publik agar dapat diuji secara transparan.

5 Poin Penting:

1. Obligasi DKI senilai Rp5,6 triliun berpotensi terseret dinamika politik 2029.
   Posisi Pramono Anung sebagai figur yang disebut berpotensi maju dalam kontestasi nasional membuat kebijakan tersebut tak lepas dari kalkulasi politik.
2. DPRD DKI mulai mempertanyakan rencana penerbitan obligasi.
   Sejumlah fraksi meminta Pemprov memastikan efisiensi anggaran dan kelayakan proyek sebelum mengambil pembiayaan melalui obligasi.
3. Pemerintah pusat diminta tetap objektif.
   Armand mengingatkan agar penilaian kelayakan obligasi tidak dipengaruhi popularitas atau kepentingan politik kepala daerah.
4. Jangan sampai obligasi menjadi alat political branding.
   Jika ada kekhawatiran tersebut, solusi yang ditawarkan adalah memperkuat transparansi, audit, pengawasan, serta keterbukaan penggunaan dana.
5. Kelayakan kebijakan harus menjadi ukuran utama.
   Armand menegaskan obligasi semestinya mendapat dukungan apabila layak secara fiskal, tepat secara hukum, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, terlepas dari siapa kepala daerah yang menjalankannya.