Kelola Keuangan Daerah, Pemkab Halteng Kembali Raih Opini WTP dari BPK
Wakil Bupati Halteng Ahlan Djumadil (kiri) secara simbolis menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan predikat WTP dari Kepala BPK RI Perwakilan Maluku Utara di Kantor BPK Perwakilan Maluku Utara, Ternate, Kamis (4/6/2026). Foto: dok. Pemda Halteng Viralterkini, TERNATE— Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Predikat ini menjadi bukti konsistensi daerah tersebut dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan secara resmi di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Ternate, Kamis (4/6/2026). Laporan diterima langsung oleh Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Djumadil, didampingi Ketua DPRD Zulkifli Hi. Bayan.
Dalam catatannya, BPK memberikan apresiasi atas progres penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemkab Halmahera Tengah, yang saat ini telah mencapai 72 persen. Angka ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi auditor negara secara serius.
Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Djumadil, menyatakan bahwa opini WTP bukanlah sekadar seremonial, melainkan tolok ukur atas disiplin tata kelola anggaran.
“Predikat ini merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar tetap transparan, akuntabel, dan memenuhi standar administrasi yang berlaku,” ujar Ahlan seusai acara penyerahan LHP.
Pengawasan Berkala
Guna memastikan kualitas tata kelola keuangan tetap terjaga di masa depan, Pemkab Halmahera Tengah kini mulai menerapkan pola pengawasan yang lebih ketat. Ahlan menegaskan, pihaknya telah menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan realisasi pengelolaan keuangan pada setiap perangkat daerah secara berkala setiap triwulan.
Langkah preventif ini diharapkan dapat meminimalisasi celah kesalahan administrasi dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pemeriksaan triwulanan ini adalah upaya kami untuk menjaga agar seluruh perangkat daerah tetap disiplin dan tertib dalam mengelola keuangan. Kami ingin memastikan setiap program yang dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambah Ahlan.
Dengan capaian ini, Halmahera Tengah diharapkan dapat terus mempertahankan tren positif dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, sekaligus mendukung stabilitas pembangunan daerah di wilayah Maluku Utara. (Red)
Pos terkait
VIRAL HITS
