Pemda Halteng Gelar Halal Bihalal di Patani: Fokus pada Program Pro-Rakyat dan Kesejahteraan ASN
Bupati Ikram Malan Sangadji didampingi Wakil Bupati Ahlan Djumadil dan Sekda Bahri Sudirman saat bertatap muka dengan masyarakat dalam acara Halal bi Halal Pemda Halteng di Mesjid Arrahman Desa Wailegi, Patani, Senin (23/3/2026). Foto: Supriansah Nurdin
Viralterkini.id, PATANI, –Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menggelar kegiatan Halal bi Halal di Mesjid Arrahman Desa Wailegi, Kecamatan Patani, pada Senin, 23 Maret 2026. Bupati Ikram Malan Sangadji hadir langsung bersama Wakil Bupati Ahlan Djumadil, Sekretaris Daerah Bahri Sudirman, serta Sekretaris Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku Utara, dr. Haryadi Ahmad, guna memperkuat tali persaudaraan dengan masyarakat.
Bupati Ikram Malan Sangadji membawa serta rombongan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lengkap dari lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam kunjungan ini. Kehadiran para pimpinan OPD bertujuan untuk memastikan setiap instruksi teknis terkait program pro-rakyat dapat langsung terjawab dan terkoordinasi dengan baik di tingkat kecamatan dan desa.
Bupati Ikram Malan Sangadji menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menjalankan seluruh instruksi Presiden melalui program strategis yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat.
“Kami datang ke sini untuk memastikan program pendidikan, rumah layak huni, hingga listrik gratis 900 VA terealisasi pada April 2026, sehingga seluruh elemen masyarakat merasakan kehadiran pemerintah,” tegas Bupati Ikram.
Sekretaris Daerah Bahri Sudirman menjelaskan bahwa agenda ini menjadi solusi bagi warga yang belum sempat bertatap muka selama bulan suci lalu.
“Kegiatan ini menggantikan Safari Ramadan agar kami tetap bisa mengunjungi semua masyarakat di desa dan kecamatan, sekaligus memastikan tim birokrasi bekerja keras mengawal hak-hak dasar rakyat secara menyeluruh,” ujar Bahri Sudirman.
Wakil Bupati Ahlan Djumadil menekankan bahwa pemerintah tetap memberikan perhatian meski Safari Ramadan tidak terlaksana secara formal di semua lokasi.
“Kami hadir di setiap rumah warga melalui distribusi sembako gratis dan insentif sosial bagi ibu hamil, lansia, janda, serta anak yatim yang kami salurkan secara intensif guna meringankan beban ekonomi masyarakat,” ungkap Ahlan Djumadil.
Pemda Halteng kini tengah menyiapkan sertifikat kesehatan gratis guna mempermudah akses warga menuju fasilitas medis tanpa pungutan biaya apa pun.
Bupati Ikram Malan Sangadji memerintahkan seluruh kepala desa agar proaktif mengajak warga melakukan pemeriksaan kesehatan gratis (PGK) sebagai syarat mutlak untuk memanfaatkan seluruh fasilitas kesehatan yang telah digratiskan.
Bupati Ikram Malan Sangadji mengonfirmasi bahwa pemerintah daerah telah mencairkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar seratus persen dengan total anggaran mencapai 30 Miliar Rupiah bagi ASN dan PPPK.
Beliau menghimbau para pegawai agar menggunakan pendapatan tersebut secara bijak, termasuk membantu pemenuhan kebutuhan orang tua mereka sebagai bentuk keberkahan atas rezeki yang diterima.
Terkait kebijakan tenaga kerja, Bupati menjelaskan bahwa pemerintah pusat membatasi pengangkatan pegawai kontrak, namun daerah tetap memberi ruang dengan mempertimbangkan rasio guru dan murid secara proporsional.
Beliau juga memberikan insentif khusus bagi tenaga guru kontrak non-sertifikasi agar mereka memperoleh pendapatan yang berimbang dengan rekan sejawat yang telah memiliki sertifikasi.
Bupati juga menetapkan kebijakan jam kantor baru yang berlaku pada hari Senin hingga Kamis, sementara setiap hari Jumat pegawai dapat menjalankan tugas melalui sistem Work From Anywhere (WFA).
Beliau meminta semua pihak agar tidak menyebarkan berita bohong atau disinformasi yang bertujuan mengganggu stabilitas daerah di tengah bergulirnya berbagai program pro-rakyat.
Di akhir kegiatan, Ario Okto, selaku tenaga pengajar SMA Negeri 2 Halteng, menyampaikan rasa haru dan terima kasih mendalam mewakili para guru SMA se-Halmahera Tengah atas kebijakan pemberian TPP ini.
“Kami merasa sangat dihargai karena Bupati tetap memperhatikan kesejahteraan guru SMA, meskipun secara administratif kewenangan pemerintah daerah hanya mencakup tingkat TK sampai SMP,” tutur Ario Okto dengan nada haru. (Dano)
Pos terkait
VIRAL HITS
