Presiden AS, Donald Trump. Kredit Foto: Pbs.org Viralterkini.id – Upaya diplomasi di Timur Tengah kembali bergerak. Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan proposal pelucutan senjata kepada Hamas. Namun, hingga kini, Hamas masih menunjukkan sikap penolakan.
Laporan NPR yang kemudian dikutip Reuters pada Sabtu (21/3/2026), mengungkap bahwa proposal tersebut sudah masuk tahap pembahasan intensif.
Selama sepekan terakhir, para pihak menggelar serangkaian pertemuan di Kairo. Dalam forum ini, utusan khusus Trump, Nickolay Mladenov, dan pejabat AS Aryeh Lightstone, memimpin pembahasan teknis.
Mladenov bertugas sebagai utusan Dewan Perdamaian untuk Gaza. Sementara itu, Lightstone membantu utusan utama Trump, Steve Witkoff. Melalui forum tersebut, mereka mendorong solusi konkret untuk masa depan Gaza.
Secara garis besar, proposal ini mengatur tiga langkah utama. Pertama, Hamas harus menyerahkan seluruh senjata. Kedua, Israel akan menarik pasukan dari Gaza. Ketiga, proses rekonstruksi akan dimulai segera setelah kondisi keamanan stabil.
Selain itu, proposal ini juga menuntut semua kelompok bersenjata di Gaza ikut melucuti senjata. Dengan kata lain, tidak ada pengecualian dalam rencana tersebut.
Pada Kamis, Mladenov menyampaikan pernyataan tegas melalui akun X miliknya. Ia menekankan bahwa proposal sudah siap untuk dijalankan.
“Proposal ini sudah ada di atas meja. Ini membutuhkan satu pilihan yang jelas: pelucutan senjata penuh oleh Hamas dan semua kelompok bersenjata lain tanpa pengecualian,” tulisnya.
Lebih lanjut, ia berharap para pemimpin Hamas mengambil keputusan yang berpihak pada rakyat Palestina, terutama di momen Idulfitri.
Hingga Sabtu (21/3/2026), Hamas belum memberikan tanggapan resmi. Sebelumnya, pembicaraan sempat terhenti karena konflik besar antara AS, Israel, dan Iran sejak 28 Februari 2026.
Di sisi lain, pejabat AS mulai menawarkan opsi kompromi. Mereka menyiapkan skema amnesti jika Hamas bersedia menyerahkan senjata berat maupun ringan.
Meski begitu, sumber yang dekat dengan Hamas mengungkap alasan penolakan tersebut. Mereka khawatir kehilangan perlindungan jika menyerahkan senjata.
Selain itu, mereka juga menghadapi ancaman dari milisi rival di Gaza. Beberapa kelompok tersebut bahkan mendapat dukungan dari Israel. Karena itu, Hamas memilih mempertahankan kekuatan militernya.
Sejak gencatan senjata Oktober lalu, bentrokan antar kelompok memang masih sering terjadi.
Sementara itu, Israel terus menekan Hamas. Pemerintah Israel menuntut pelucutan senjata total sebagai syarat utama perdamaian.
Akibatnya, ruang kompromi semakin sempit. Di satu sisi, Israel ingin keamanan penuh. Namun di sisi lain, Hamas menolak kehilangan kendali militer.
Saat ini, situasi di Gaza masih terpecah. Israel menguasai sekitar separuh wilayah. Sebaliknya, Hamas mengendalikan wilayah lainnya, termasuk lebih dari dua juta penduduk.
Akibat perang selama dua tahun terakhir, sebagian besar warga kehilangan tempat tinggal. Oleh karena itu, rekonstruksi menjadi kebutuhan mendesak.
Untuk mendorong kesepakatan, Dewan Perdamaian menawarkan dua hal utama. Pertama, amnesti bagi anggota Hamas. Kedua, investasi untuk pembangunan Gaza.
Namun demikian, ketersediaan dana masih menjadi tanda tanya. Pada Februari 2026, Trump berhasil menghimpun komitmen bantuan sebesar US$7 miliar.
Sayangnya, situasi berubah cepat. Kini, beberapa negara donor justru menghadapi serangan akibat eskalasi konflik Iran. Akibatnya, realisasi dana berjalan lambat dan belum mencapai jumlah signifikan.
Pada akhirnya, semua pihak kini menunggu keputusan Hamas. Jika kelompok tersebut menerima proposal, maka rekonstruksi Gaza bisa segera dimulai.
Sebaliknya, jika Hamas tetap menolak, konflik berpotensi berlanjut dan memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. (**)