Dinas Pangan Papua Akui Koordinasi Dapur MBG Masih Lemah

Viralterkini.id, Jayapura – Dinas Pangan Provinsi Papua mengakui koordinasi dalam pengelolaan dapur Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) belum berjalan optimal. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan keamanan pangan.

Kepala Dinas Pangan Papua, Sri Utami, mengatakan pihaknya memiliki tanggung jawab pada aspek ketersediaan, keterjangkauan, hingga keamanan pangan. Namun, selama ini koordinasi dengan pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih belum maksimal.

Baca Juga

2 minggu  lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Mendadak Muncul di KPK, Ada Apa?

113 Arthur

“Kami berharap pertemuan koordinasi dapat membuka komunikasi yang selama ini belum berjalan dengan baik. Koordinasi ini penting untuk menjamin bahan pangan yang digunakan aman dan layak dikonsumsi,” ujar Sri Utami dikutip dari RRI, Kamis (22/1/2026).

Menurutnya, Dinas Pangan perlu turun langsung melakukan pengecekan ke dapur MBG, khususnya terkait sarana penyimpanan, higiene, dan sanitasi. Ia mencontohkan perlunya memastikan penyimpanan daging menggunakan freezer yang memadai serta didukung ketersediaan genset.

“Kita perlu melihat langsung bagaimana penyimpanan daging, apakah menggunakan freezer, ada genset atau tidak, dan bagaimana penerapan higienenya,” kata dia.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Situasi Iran Kian Tegang, Presiden Putin Lakukan Langkah Tak Terduga

96 Arthur

Pengawasan juga mencakup bahan pangan segar seperti sayur, buah, daging, dan telur. Seluruh bahan tersebut harus dipastikan aman serta bebas dari zat berbahaya sebelum dikonsumsi.

Sri Utami menegaskan, pengawasan keamanan pangan merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Pangan. Karena itu, koordinasi dengan pengelola dapur MBG dinilai perlu segera diperkuat.

Di sisi lain, Sri Utami menegaskan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis. Ia menyebut program tersebut merupakan kebijakan nasional yang wajib didukung oleh seluruh pemerintah daerah.

“Bagaimanapun juga ini adalah bagian dari program Presiden. Mau tidak mau, seluruh provinsi, termasuk Provinsi Papua, harus mendukung,” ujarnya. (**)