Pembangunan IKN Era Prabowo Fokus pada Pusat Pemerintahan

Viralterkini.id, Jakarta – Nusantara yang secara resmi bernama Ibu Kota Nusantara (IKN) yang merupakan Ibu Kota Masa Depan Indonesia yang pembangunannya dimulai pada Juli 2022 pada masa Pemerintahan Joko Widodo ini, akan dilanjutkan pembangunannya di Era Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut seperti disampaikan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyatakan nasib pembangunan IKN di era Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Kalender 2025 Kemenag, Berikut ini Link Unduhan, Lengkap dengan Penanggalan Hijriah dan Jawa

1271 M Ary K

Dikutip dari Antara, AHY mengatakan pembangunan IKN di era Presiden Prabowo Subianto akan berfokus pada penyelesaian pusat pemerintahan.

“IKN juga banyak yang bertanya, apakah akan dilanjutkan? Pak Presiden Prabowo sudah menyampaikan dengan jelas bahwa akan melanjutkan pembangunan IKN. Tetapi, akan lebih difokuskan pada penyelesaian pusat pemerintahan,” kata AHY dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12).

Dirinya mengakui terkait keterbatasan anggaran memang menjadi tantangan terbesar dalam melanjutkan proyek-proyek infrastruktur termasuk pembangunan IKN.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Reuni Akbar 212 dan Bela Palestina, di Gelar Hari ini di Monas Jakarta

260 M Ary K

“Memang anggaran juga harus kita bagi-bagi ke sektor yang lain. Ini kan selalu dihadapkan pada limit keterbatasan fiskal kita, itulah mengapa kita berupaya untuk menarik investasi dari berbagai sumber dalam maupun luar negeri untuk berbagai proyek infrastruktur,” kata AHY.

AHY juga mengaku, pihaknya akan bekerja sama dengan otorita IKN dalam upaya merapikan perencanaan pembangunan pusat pemerintahan. Termasuk fasilitas untuk legislatif dan yudikatif di IKN.

“Nanti kita bekerja sama, berkoordinasi ketat dengan Otorita IKN, Pak Basuki (Ketua OIKN) misalnya di sana yang juga kita sama-sama sedang merapikan. Untuk perencanaan pembangunan center for legislative untuk parlemen dan juga untuk yudikatif,” kata AHY.(bc)