Bupati Ikram M. Sangadji: Hasil Hilirisasi Nikel Harus Berubah Jadi “Fiscal Value”

TERNATE, — Pertumbuhan ekonomi fantastis yang didorong eksplorasi tambang dan hilirisasi nikel tidak otomatis menjamin kesejahteraan nyata bagi masyarakat di daerah sentra industri. Berangkat dari realitas tersebut, Bupati Halmahera Tengah, Dr. Ir. Ikram M. Sangadji, M.Si., menekankan krusialnya pergeseran paradigma tata kelola keuangan daerah dari sekadar mengejar kapasitas fiskal (fiscal capacity) menuju penciptaan nilai fiskal (fiscal value).

Gagasan mendasar itu disampaikan Ikram dalam orasi ilmiah bertajuk “Optimalisasi Hilirisasi Nikel Berbasis Inovasi dan Digitalisasi untuk Mewujudkan Masyarakat Tangguh, Inklusif, dan Berdaya Saing melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)” pada Sidang Terbuka Wisuda Universitas Khairun (Unkhair) di Ternate, Maluku Utara, Sabtu (21/8/2026).

Baca Juga

4 hari  lalu

MotoGP dan Silverstone Perpanjang Kerja Sama hingga 2028

89 M Ary K

“Mengelola APBD pada hakikatnya bukan sekadar mengelola uang publik, melainkan mengelola kepercayaan publik. Keberhasilan organisasi publik tidak semata terletak pada output birokrasi, melainkan pada nilai-nilai yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Ikram di hadapan rapat senat terbuka dan para wisudawan.

Melompat dari Angka Finansial ke Manfaat Publik

Kabupaten Halmahera Tengah mencatatkan lonjakan indikator makroekonomi yang luar biasa. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah ini meroket dari Rp3,29 miliar pada 2020 menjadi Rp54,96 miliar pada 2025, didukung laju pertumbuhan ekonomi yang menembus 62,47 persen—salah satu yang tertinggi di Indonesia. Kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun terus mendaki hingga menembus angka Rp399,50 miliar pada pertengahan 2026.

Namun, Ikram mengingatkan bahwa besarnya angka finansial dan kontribusi daerah kepada kas negara tidak akan bermakna tanpa pembalikan manfaat (public value) yang adil untuk warga lokal. Keberhasilan fiskal diukur dari sejauh mana dampaknya memproteksi daya beli serta menekan angka kemiskinan.

Baca Juga

5 hari  lalu

Kado Kemerdekaan, 9 Warga Weda Terima Bantuan RLH dari Bupati Halteng

146 Red

Implementasi “Fiscal Value” Melalui Jaring Pengaman Sosial

Guna mempraktikkan konsep fiscal value, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menyalurkan belanja APBD secara langsung ke sektor ketahanan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM):

• Alokasi Beasiswa Pendidikan Tinggi: Anggaran beasiswa melonjak berkesinambungan dari Rp19 miliar (2025) menjadi Rp35 miliar pada APBD Perubahan 2026, menjangkau 4.290 mahasiswa—termasuk ASN pemegang KTP lokal.
• Perlindungan Sosial Inklusif: Pemberian insentif rutin bagi lansia, ibu hamil/menyusui, penyandang disabilitas, anak yatim, hingga tokoh agama (imam dan pendeta).
• Layanan Kesehatan Tanpa Batas Wilayah: Pemberian layanan kesehatan gratis bagi warga Halmahera Tengah serta warga perbatasan lintas kabupaten lengkap dengan tanggungan biaya pemulangan pasien rujukan.
• Penguatan Insentif Birokrasi dan Guru: Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN kelas terendah dialokasikan hingga Rp6,3 juta per bulan, disertai insentif khusus bagi guru SMA sebesar Rp1 juta per bulan.

Apresiasi Sinergi Akademik

Rektor Universitas Khairun, Prof. Dr. Abdullah W. Jabid, S.E., M.M., menyambut hangat orasi ilmiah tersebut sekaligus mengapresiasi dukungan berkelanjutan Pemkab Halmahera Tengah terhadap pembangunan infrastruktur kampus, seperti Gedung Kuliah Fakultas Perikanan dan Kelautan serta Fakultas Pertanian.

“Kehadiran pimpinan daerah di mimbar akademik ini memperkuat keyakinan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi adalah kunci utama investasi manusia. Yang kita bangun bersama bukan sekadar gedung dan fasilitas, melainkan masa depan generasi Maluku Utara,” pungkas Prof. Abdullah. (Dano)