BPJS Kesehatan Defisit Rp2 Triliun per Bulan, DPR Desak Pemerintah Lakukan Reformasi Menyeluruh
Ilustrasi BPJS Kesehatan. Ilustrasi Viralterkini.id Viralterkini.id, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoroti kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang kembali menghadapi tekanan serius. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilaporkan mengalami defisit sekitar Rp2 triliun setiap bulan, kondisi yang dinilai harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk segera melakukan pembenahan sistemik demi menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional.
Menurut Netty, JKN merupakan program strategis yang menjadi andalan jutaan masyarakat Indonesia dalam memperoleh akses layanan kesehatan. Karena itu, persoalan defisit tidak boleh dianggap sebagai masalah rutin yang hanya diselesaikan melalui tambahan anggaran jangka pendek.
“JKN adalah program strategis yang menjadi tumpuan jutaan rakyat Indonesia. Karena itu, munculnya defisit bulanan sebesar Rp2 triliun tidak boleh dianggap sebagai persoalan rutin yang cukup diselesaikan dengan suntikan dana jangka pendek,” ujar Netty dalam keterangannya, Kamis (11/6/2026).
Berdasarkan paparan BPJS Kesehatan kepada Komisi IX DPR RI, pembayaran klaim saat ini mencapai sekitar Rp16 hingga Rp16,5 triliun per bulan. Sementara itu, penerimaan iuran yang masuk hanya berkisar Rp14 triliun setiap bulan.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran yang terjadi secara konsisten. Menurut Netty, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh untuk menemukan akar persoalan yang menyebabkan tekanan keuangan pada BPJS Kesehatan.
“Jika pengeluaran secara konsisten lebih besar daripada pendapatan, maka pemerintah perlu menjelaskan kepada publik apa akar masalahnya. Apakah karena meningkatnya beban penyakit, kepatuhan iuran yang belum optimal, ketidaktepatan perhitungan aktuaria, atau persoalan tata kelola yang perlu diperbaiki,” katanya.
Politikus Fraksi PKS itu menyambut baik rencana pemerintah memberikan dukungan dana sebesar Rp20 triliun untuk membantu menjaga stabilitas keuangan BPJS Kesehatan. Namun, ia menegaskan bahwa tambahan anggaran tersebut hanya bersifat solusi sementara dan tidak boleh menjadi alasan untuk menunda reformasi yang lebih mendasar.
Menurutnya, langkah korektif yang berorientasi jangka panjang jauh lebih penting guna memperkuat fondasi pembiayaan JKN agar tetap berkelanjutan di masa depan.
“Tambahan anggaran tentu membantu menjaga likuiditas dalam jangka pendek. Tetapi kita tidak boleh terus-menerus mengandalkan solusi darurat. Yang dibutuhkan adalah langkah korektif yang mampu memperkuat fondasi pembiayaan JKN dalam jangka panjang,” tegas Netty.
Selain itu, Netty meminta pemerintah memastikan tekanan keuangan yang dialami BPJS Kesehatan tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan yang diterima peserta JKN. Ia mengingatkan agar keterlambatan pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan tidak sampai mengganggu pelayanan pasien.
“Jangan sampai fasilitas kesehatan mengalami keterlambatan pembayaran klaim, kemudian berimbas pada pelayanan pasien. Apalagi masyarakat saat ini semakin bergantung pada JKN untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan mereka,” ujarnya.
Lebih lanjut, Netty menilai kondisi saat ini harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberlanjutan sistem JKN. Evaluasi tersebut mencakup efektivitas pengelolaan dana, peningkatan kepatuhan pembayaran iuran, validitas data peserta, hingga penguatan program promotif dan preventif untuk menekan angka penyakit yang sebenarnya dapat dicegah.
Menurutnya, tanpa reformasi yang komprehensif, tekanan keuangan BPJS Kesehatan berpotensi terus berulang dan pada akhirnya dapat mengancam keberlangsungan program JKN yang selama ini menjadi tulang punggung layanan kesehatan nasional. (ma)
Pos terkait
VIRAL HITS
