Cetak Biru Halteng 2027: Prioritaskan Infrastruktur Desa dan Jaring Pengaman Sosial Radikal
Bupati Halteng Ikram M. Sangadji memberikan arahan mengenai pentingnya perencanaan pembangunan terintegrasi yang tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Tahun 2027 di Patani Barat, Jumat (17/4/2026). Foto: Supriansah Nurdin
Viralterkini.id, HALTENG – Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) resmi mematangkan “Cetak Biru” pembangunan daerah untuk tahun 2027. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Patani Barat, Jumat (17/4/2026), Pemerintah Daerah menegaskan arah kebijakan yang bertumpu pada dua pilar utama: transformasi infrastruktur desa dan penguatan jaring pengaman sosial secara radikal.
Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, didampingi Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah Bahri Sudirman. Momentum krusial ini juga melibatkan seluruh elemen kunci pemerintahan, mulai dari para Staf Ahli dan Asisten Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jajaran Camat, hingga seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Halmahera Tengah yang hadir untuk menyelaraskan visi pembangunan dari tingkat akar rumput.
Revolusi Infrastruktur: Aspal untuk Jalan Tani
Salah satu poin paling krusial dalam perencanaan 2027 adalah perubahan paradigma pembangunan aksesibilitas. Bupati Ikram menginstruksikan agar pembangunan jalan tani tidak lagi hanya berhenti pada tahap pembukaan lahan atau pengerasan tanah.
“Kita masuk ke tahap kualitas. Tahun 2027, pengaspalan jalan tani menjadi prioritas. Kita ingin memutus rantai isolasi ekonomi petani di desa-desa. Dengan jalan yang mulus, biaya logistik turun dan nilai tukar petani naik,” tegas Ikram.
Namun, pembangunan ini membawa syarat ketat: transparansi. Setiap proyek jalan tani wajib mengantongi persetujuan warga dan koordinasi dengan pemerintah desa agar tepat sasaran pada titik produksi pangan dan tidak memicu konflik agraria di kemudian hari.
Jaring Pengaman Sosial Radikal: Pergeseran Anggaran Besar-besaran
Yang menarik perhatian adalah keberanian Pemerintah Kabupaten Halteng dalam melakukan refocusing anggaran. Bupati menginstruksikan seluruh jajaran OPD untuk memangkas program-program administratif dan seremonial yang tidak berdampak langsung pada kualitas hidup warga.
Anggaran hasil efisiensi tersebut dialihkan menjadi jaring pengaman sosial yang lebih inklusif dan “radikal” dalam cakupannya. Program ini mencakup pemberian insentif tunai dan pendampingan bagi lansia, penyandang disabilitas, janda, anak yatim piatu, serta ibu hamil dan menyusui sebagai upaya intervensi stunting dari hulu.
“Kehadiran negara tidak boleh hanya terlihat pada gedung-gedung tinggi, tapi harus terasa di dapur masyarakat prasejahtera,” tambahnya.
Penataan Kawasan dan Kedaulatan Digital
Cetak biru 2027 juga mencakup penataan kawasan permukiman yang lebih bermartabat. Pemkab Halteng menargetkan lingkungan desa yang indah melalui pembangunan drainase terintegrasi, penyediaan rumah layak huni (RLH) berbasis data akurat, hingga penyediaan menara telekomunikasi untuk menghapus titik buta (blank spot) jaringan internet.
Digitalisasi desa dianggap penting agar petani dan pelaku UMKM di desa memiliki akses informasi pasar yang setara dengan masyarakat perkotaan.
Simbol Kebersamaan di Sibenpopo
Rangkaian Musrenbang yang digelar di kediaman Wakil Bupati di Desa Banemo ini ditutup dengan aksi kerja bakti (kurvei) bersama masyarakat di Desa Sibenpopo. Lokasi ini memegang peran simbolis sebagai wilayah yang tengah memulihkan diri pascakonflik.
Bupati menekankan bahwa pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan pemulihan sosial. Kerja bakti ini menjadi pesan bahwa pemerintah daerah hadir untuk merangkul kembali seluruh elemen masyarakat tanpa sekat guna mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih nyaman, tertata, dan berkelanjutan.(dano)
Pos terkait
VIRAL HITS
