Filipina Terapkan Sistem Kerja 4 Hari Akibat Perang Timur Tengah
Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr. Kredit Foto: globalnation.inquirer.net Viralterkini.id – Pemerintah Filipina mengambil langkah darurat untuk merespons dampak krisis global akibat konflik Iran melawan Israel dan Amerika Serikat. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. memerintahkan penerapan sementara sistem kerja empat hari dalam seminggu di sejumlah kantor pemerintah.
Kebijakan tersebut mulai berlaku pada Senin, 9 Maret 2026. Pemerintah Filipina menjalankan langkah ini sebagai bagian dari strategi menghadapi tekanan ekonomi dan energi yang muncul akibat ketegangan di Timur Tengah.
Namun kebijakan ini tidak mencakup semua lembaga negara. Instansi yang menyediakan layanan penting tetap menjalankan operasional seperti biasa.
Layanan Darurat Tetap Beroperasi Normal
Pemerintah Filipina mengecualikan beberapa institusi dari kebijakan kerja empat hari. Lembaga yang memberikan layanan darurat tetap menjalankan jadwal kerja normal.
Kebijakan tersebut tidak berlaku bagi kepolisian, pemadam kebakaran, serta kantor pemerintah yang menangani layanan publik di garis depan.
Dalam Surat Edaran Nomor 114, pemerintah juga meminta setiap instansi menyusun aturan internal untuk mengawasi penerapan kebijakan tersebut.
“Semua instansi dengan ini diarahkan untuk merumuskan pedoman internal masing-masing untuk memastikan pemantauan dan dokumentasi yang tepat, termasuk verifikasi kehadiran, serta standar kinerja dan mekanisme pemantauan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan Komisi Pelayanan Sipil yang berlaku,” demikian isi surat edaran tersebut.
Pemerintah Hentikan Perjalanan dan Kegiatan Tidak Mendesak
Selain menerapkan sistem kerja empat hari, Presiden Marcos juga menghentikan sementara berbagai kegiatan pemerintah yang tidak mendesak.
Pemerintah menghentikan program perjalanan dinas yang tidak memiliki urgensi tinggi. Kebijakan ini juga mencakup tur studi, kegiatan pembangunan tim, serta pertemuan tatap muka yang sebenarnya dapat berlangsung secara daring.
Pemerintah menilai langkah ini penting untuk menekan pengeluaran negara di tengah situasi global yang tidak stabil.
“Perjalanan yang dilakukan tanpa justifikasi yang jelas mengenai urgensi, kebutuhan operasional, atau relevansi program secara langsung akan dianggap tidak perlu,” tegas pemerintah dalam kebijakan tersebut.
Pemerintah Perintahkan Penghematan Energi
Presiden Marcos juga meminta seluruh lembaga negara menghemat penggunaan energi. Pemerintah menargetkan pengurangan konsumsi listrik dan bahan bakar di semua instansi.
Ia menegaskan bahwa setiap lembaga harus menurunkan penggunaan energi antara 10 hingga 20 persen.
“Semua lembaga dan badan pemerintah nasional, termasuk perusahaan milik atau yang dikendalikan pemerintah, wajib mengurangi konsumsi listrik dan bahan bakar aktual mereka sebesar 10 hingga 20 persen,” kata Marcos.
Selain itu, setiap departemen harus menunjuk petugas konservasi energi. Petugas tersebut akan bekerja sama dengan auditor energi dan menyusun laporan penggunaan energi secara berkala setiap bulan.
Pemerintah Perkuat Perlindungan Pekerja Filipina di Luar Negeri
Pemerintah Filipina juga meningkatkan koordinasi untuk melindungi warga negaranya yang bekerja di luar negeri, terutama di kawasan Teluk.
Presiden Marcos meminta beberapa lembaga negara memperkuat komunikasi dan bantuan bagi para pekerja migran Filipina.
Ia menginstruksikan Departemen Luar Negeri, Departemen Pekerja Migran, serta Administrasi Kesejahteraan Pekerja Luar Negeri untuk menjaga koordinasi yang lebih erat.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap dapat memberikan perlindungan cepat bagi warga Filipina yang tinggal dan bekerja di wilayah yang terdampak konflik Timur Tengah. (**)
Pos terkait
Popular Mingguan
