Impor Mobil Pikap Didanai Utang, Begini Skema dari Kemenkeu
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Kredit Foto: Bloomberg Viralterkini.id – Pemerintah menegaskan bahwa rencana impor 105.000 mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) tidak akan membebani fiskal negara.
Pemerintah menjalankan pembiayaan pengadaan kendaraan tersebut melalui pinjaman perbankan milik negara.
Cicilan pinjaman dibayar dengan realokasi dana desa yang selama ini sudah tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dengan skema ini, pemerintah hanya mengubah pola penyaluran anggaran tanpa menambah pos belanja baru.
Menteri Keuangan: Tidak Ada Risiko Fiskal Baru
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pengadaan kendaraan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara menggunakan pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara.
Kementerian Keuangan akan mencicil kewajiban tersebut sekitar Rp40 triliun per tahun selama enam tahun ke depan.
“Risikonya jelas dan tidak menambah tekanan fiskal,” ujar Purbaya, Jumat (27/2/2026).
Ia menjelaskan bahwa pemerintah membayar cicilan dengan mengalihkan sebagian alokasi dana desa yang setiap tahun sudah masuk dalam belanja negara.
Menurutnya, pemerintah tidak menambah beban anggaran karena nilai belanja tetap sama.
“Setiap tahun memang kita belanja segitu. Sekarang hanya cara belanjanya yang berubah,” katanya.
Kontrak Pembelian Diteken dengan Dua Pabrikan India
Rencana impor ini menarik perhatian publik karena melibatkan pembelian kendaraan niaga dalam jumlah besar dari India.
Agrinas menandatangani kontrak pembelian senilai Rp24,66 triliun dengan dua produsen otomotif asal India, yaitu Mahindra & Mahindra Ltd dan Tata Motors.
Mahindra & Mahindra menerima pesanan 35.000 unit Scorpio Pick Up single cabin untuk mendukung operasional Kopdes Merah Putih.
Sementara itu, Tata Motors melaporkan pesanan 70.000 unit yang terdiri atas 35.000 pikap Yodha dan 35.000 truk Ultra T.7.
Seluruh kendaraan tersebut akan masuk ke Indonesia melalui jalur impor dan digunakan sebagai sarana operasional koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
Istana Masih Pelajari Detail Skema Impor
Pihak Istana menyatakan akan mempelajari lebih lanjut informasi mengenai rencana impor tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah perlu memeriksa detail jumlah kendaraan dan mekanisme pembiayaannya sebelum memberikan pernyataan lanjutan.
“Kami cek dulu angka-angkanya,” ujarnya singkat.
Kementerian Perindustrian Ikut Menyoroti Dampak Industri
Rencana impor massal kendaraan niaga ini juga menarik perhatian lintas kementerian, termasuk Kementerian Perindustrian yang memiliki mandat menjaga pertumbuhan industri otomotif dalam negeri.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa dari sisi fiskal, kebijakan ini tidak akan menambah tekanan baru terhadap APBN karena pembayaran cicilan kendaraan menggunakan anggaran yang sudah tersedia.
Pemerintah menyatakan fokus utama kebijakan ini adalah mendukung operasional koperasi desa dan kelurahan tanpa menciptakan beban keuangan baru bagi negara. (**)
Pos terkait
Popular Mingguan
Tidak ada komentar