Wakil Ketua Komisi V DPR RI : Minta Koordinasi Teknis Mudik Lebaran 2026 Diperkuat
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, Foto : DPR RI Viralterkini.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menekankan pentingnya penguatan koordinasi teknis antar kementerian dan lembaga (K/L) dalam penyelenggaraan mudik Lebaran 2026. Langkah tersebut dinilai krusial untuk mencegah kegagalan manajemen transportasi, terutama pada puncak arus mudik.
Huda mengingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan di lapangan. Ia mencontohkan kondisi ketika Polri telah menerapkan rekayasa lalu lintas seperti sistem one way, namun di sisi lain terjadi kemacetan parah di pelabuhan atau terminal akibat ketidaksiapan regulator dalam mengatur jadwal keberangkatan armada.
60 Agung“Kita tidak ingin melihat adanya tumpang tindih kebijakan. Seluruh K/L harus bekerja dalam satu irama,” ujar Syaiful Huda, Selasa (10/2/2026).
Menurutnya, kelancaran arus mudik bukan tanggung jawab satu lembaga semata, melainkan hasil orkestrasi yang matang antara regulator, aparat penegak hukum, dan penyedia infrastruktur. Oleh karena itu, kesiapan operasional Direktorat Lalu Lintas Polri harus mendapat dukungan penuh dari langkah strategis kementerian terkait.
Ia menyebut Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Kesehatan, hingga Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) memiliki peran vital dalam mendukung kelancaran mudik.
32 Arthur“Tidak boleh ada ego sektoral. Korlantas menjaga arus di lapangan, Kemenhub memastikan kelaikan armada angkutan, dan PU menjamin kemantapan jalan. Jika satu mata rantai ini lemah, maka kenyamanan masyarakat akan terganggu,” tegasnya.
Huda memaparkan sedikitnya tiga poin krusial yang harus disinkronisasikan secara serius oleh para pemangku kepentingan mudik Lebaran 2026. Pertama, integrasi manajemen arus lalu lintas dan armada mudik. Rekayasa lalu lintas oleh Polri, kata dia, harus selaras dengan manajemen simpul transportasi seperti terminal, pelabuhan, dan bandara yang dikelola Kemenhub.
Langkah ini diperlukan untuk mencegah penumpukan kendaraan di akses keluar-masuk gerbang tol maupun pelabuhan penyeberangan.
Poin kedua yang tak kalah penting adalah manajemen program mudik gratis. Huda menilai diperlukan integrasi basis data mudik gratis dari berbagai entitas penyelenggara agar tidak terjadi double booking yang kerap berujung pada kursi kosong di tengah tingginya permintaan masyarakat.
Selain itu, ramp check armada mudik gratis juga harus dilakukan secara ketat guna memastikan keselamatan dan kenyamanan pemudik.
Sementara poin ketiga, Huda meminta Kementerian PU memastikan kesiapan rest area yang selama ini kerap menjadi sumber kemacetan akibat menumpuknya kendaraan. Ia mendorong penambahan fasilitas toilet serta suplai bahan bakar modular agar antrean tidak meluber ke badan jalan tol.
“Manajemen komunikasi satu pintu terkait mudik juga penting, sehingga instansi terkait perlu menyatukan kanal informasi mereka agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi yang diterima pemudik,” pungkas Huda. (ma)
Pos terkait
Popular Mingguan
Tidak ada komentar