IMF Kritik Kebijakan Ekonomi China, Ada Apa?
Ilustrasi: Viralterkini.id Viralterkini.id – Dana Moneter Internasional (IMF) melontarkan kritik keras terhadap arah kebijakan ekonomi China di bawah kepemimpinan Xi Jinping. Lembaga keuangan global itu menilai strategi ekonomi Beijing justru mendorong pemborosan di dalam negeri serta menimbulkan tekanan bagi perekonomian negara lain.
Dalam laporan evaluasi tahunannya, IMF mendesak pemerintah China untuk segera mengubah orientasi pertumbuhan ekonomi menuju model yang bertumpu pada konsumsi domestik. Menurut IMF, pola pertumbuhan yang dipimpin oleh belanja masyarakat harus menjadi fokus utama kebijakan ekonomi ke depan.
Pernyataan tersebut dirilis Rabu bersamaan dengan publikasi tinjauan kondisi ekonomi China, negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia. Para direktur eksekutif IMF menegaskan bahwa perubahan arah kebijakan ini merupakan langkah mendesak untuk menjaga stabilitas jangka panjang. Pernyataan itu dikutip oleh Bloomberg dan dilaporkan kembali oleh Straits Times, Kamis (19/2/2026).
IMF menyoroti melonjaknya surplus neraca berjalan China yang dinilai berdampak negatif bagi mitra dagang global. Kelebihan tersebut sebagian besar dipicu lonjakan ekspor, yang dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar riil Yuan atau Renminbi (RMB) dibandingkan inflasi.
Pandangan IMF ini sejalan dengan analisis ekonom Goldman Sachs pada November lalu, yang menyebut ekspansi kapasitas ekspor China sebagai faktor yang secara bersih merugikan perekonomian dunia. Bahasa yang digunakan IMF juga mencerminkan kritik lama dari Amerika Serikat dan negara-negara maju terhadap kebijakan perdagangan Beijing.
Namun, perwakilan China di dewan eksekutif IMF, Zhang Zhengxin, membantah tudingan tersebut. Ia menyatakan bahwa kinerja ekspor China pada 2025 bukan disebabkan oleh manipulasi nilai tukar, melainkan oleh peningkatan inovasi dan efisiensi industri.
“Pertumbuhan ekspor tahun 2025 terutama didorong oleh daya saing serta kapasitas inovasi, ditambah percepatan pengiriman barang akibat kebijakan perdagangan Washington,” ujar Zhang dalam pernyataan terpisah.
Secara keseluruhan, dewan eksekutif IMF meminta perubahan besar dalam kerangka kebijakan ekonomi China. Seruan ini muncul menjelang pertemuan tahunan Kongres Rakyat Nasional, di mana pemerintah akan mengumumkan target ekonomi resmi untuk tahun 2026.
IMF menilai transformasi menuju model pertumbuhan baru membutuhkan reformasi kebijakan yang mendalam, termasuk perubahan budaya ekonomi. Mereka mendorong respons yang lebih kuat melalui kombinasi stimulus makroekonomi dan reformasi struktural.
Selain kebijakan ekspansif seperti stimulus fiskal, IMF menekankan pentingnya peran pemerintah pusat dalam menyelesaikan krisis sektor properti yang masih membebani perekonomian. Langkah ini dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan konsumen yang saat ini melemah.
Setelah mencatat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5% pada 2025, IMF memperkirakan laju ekonomi China akan melambat menjadi sekitar 4,5% pada 2026. Banyak analis memprediksi Beijing akan menetapkan target pertumbuhan di kisaran 4,5% hingga 5% pada Maret mendatang.
IMF juga mencatat ketimpangan eksternal yang semakin membesar. Surplus neraca berjalan China diperkirakan mencapai 3,3% dari PDB pada 2025, melonjak tajam dari proyeksi sebelumnya sebesar 1,5%.
Perhitungan Bloomberg bahkan menunjukkan surplus tersebut bisa mencapai 3,7% dari PDB, didorong oleh rekor selisih ekspor terhadap impor senilai sekitar US$1,2 triliun atau setara Rp20.160 triliun.
IMF menyarankan agar China memberikan fleksibilitas lebih besar pada nilai tukar Yuan, yang diperkirakan masih undervalued sekitar 16%. Pelemahan mata uang tersebut dinilai menguntungkan produk China di pasar global, sementara permintaan impor di dalam negeri tetap lesu.
Dalam sektor industri, IMF menghitung biaya fiskal untuk sektor-sektor prioritas mencapai sekitar 4% dari PDB pada 2023. Sebagai perbandingan, bantuan negara di Uni Eropa pada 2022 hanya sekitar 1,5% dari PDB.
Laporan itu juga menyoroti risiko deflasi yang terus membayangi perekonomian China. Istilah “deflasi” disebut lebih dari 60 kali dalam laporan IMF tahun ini, menandakan tingkat kekhawatiran yang tinggi.
Menurut IMF, tekanan deflasi berkaitan erat dengan lemahnya permintaan domestik, termasuk akibat koreksi berkepanjangan di sektor properti.
Di sisi lain, utang pemerintah China diproyeksikan terus meningkat hingga hampir 127% dari PDB pada 2025, naik sekitar 10 poin persentase dibanding tahun sebelumnya. Tingginya beban utang pemerintah daerah disebut membatasi ruang gerak otoritas dalam mendorong konsumsi dan permintaan domestik. (**)
Pos terkait
Popular Mingguan
Tidak ada komentar