Wabup Halteng Pertegas Sinkronisasi Program CSR Fokus Atasi Sampah dan Kemiskinan

Viralterkini.id, TERNATE – Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) mulai memperketat pengawasan terhadap program tanggung jawab sosial perusahaan tambang yang beroperasi di wilayahnya. Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Djumadil, mempertegas bahwa seluruh program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) wajib disinkronkan dengan prioritas daerah, terutama dalam penanganan sampah dan pengentasan kemiskinan.

Penegasan tersebut disampaikan Ahlan dalam rapat koordinasi bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas ESDM Maluku Utara, serta perwakilan perusahaan tambang di Hotel Emerald, Ternate, Selasa (10/3/2026).

Baca Juga

4 hari  lalu

Timnas U-17 Indonesia Masuk Grup A Piala AFF U-17 2026, Hadapi Vietnam dan Malaysia

61 M Ary K

Menghindari Tumpang Tindih Anggaran

Ahlan menyatakan bahwa selama ini masih terdapat celah koordinasi yang menyebabkan program perusahaan sering kali berjalan sendiri-sendiri tanpa menyentuh akar persoalan yang sedang dihadapi pemerintah daerah.

“Program perusahaan harus mengacu pada agenda pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kami ingin sinkronisasi ini memastikan tidak ada tumpang tindih antara APBD dan dana PPM perusahaan,” tegas Ahlan.

Baca Juga

19 jam  lalu

KAWALI Desak Pemkab Kuningan Evaluasi Total Kebijakan Lingkungan, RDTR Diminta Segera Disusun

40 M Ary K

Ia menambahkan, isu lingkungan seperti pengelolaan sampah di kawasan lingkar tambang dan upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem menjadi indikator utama keberhasilan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta tahun ini.

Pemetaan Klaster Wilayah

Untuk memastikan efektivitas program, Pemkab Halteng melalui Bagian Administrasi Pembangunan (Adbang) telah membagi wilayah kerja perusahaan ke dalam beberapa klaster strategis. Kepala Bagian Adbang Halteng, Abubakar Ibrahim, menjelaskan bahwa perusahaan dilarang masuk ke lokasi yang sudah menjadi sasaran proyek pemerintah pada tahun anggaran 2026.

“Jika suatu desa sudah mendapatkan program dari Pemda, perusahaan harus mengalihkan dukungannya ke sektor lain atau wilayah lain yang lebih membutuhkan. Kita ingin pemerataan pembangunan terjadi di seluruh Halmahera Tengah,” ujar Abubakar.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Halteng juga memberikan perhatian khusus pada wilayah Pulau Gebe. Dari sembilan perusahaan yang beroperasi di sana, baru PT Karya Wijaya dan PT Batra Putra Mulia yang proaktif melakukan koordinasi awal.

Pemda berkomitmen untuk terus mengejar komitmen perusahaan lainnya agar segera menyelaraskan Rencana Induk PPM mereka dengan visi besar daerah. Langkah ini diambil sembari menunggu finalisasi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM.

Dengan sinkronisasi yang lebih ketat ini, Pemkab Halteng optimistis kehadiran industri ekstraktif di wilayahnya dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih terukur bagi kesejahteraan masyarakat lokal. (Dano)