Pigai Buka Kartu, Prestasi Global Tak Hapus Derita HAM Papua
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai Viralterkini.id – Indonesia resmi menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Human Rights Council/HAM PBB) sejak 8 Januari 2026 di Jenewa, Swiss. Terpilihnya Indonesia sebagai nakhoda Dewan HAM PBB dipandang sebagai bentuk pengakuan internasional atas komitmen dan kontribusi Indonesia dalam upaya pembelaan serta pemajuan HAM di tingkat global.
Namun demikian, Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, mengingatkan bahwa prestasi di kancah internasional itu tidak boleh membuat bangsa ini berpuas diri. Menurutnya, banyak kasus pelanggaran HAM di dalam negeri, khususnya di Papua, masih belum diselesaikan secara tuntas.
Pidato itu disampaikan Pigai ketika berbicara kepada wartawan di Universitas Cenderawasih (Uncen), Jayapura, pada Senin (20/1/2026). Ia menyatakan bahwa Indonesia kini menduduki posisi teratas di dunia internasional dalam isu HAM, namun capaian itu harus diikuti dengan perubahan nyata di dalam negeri.
“Ini adalah prestasi yang luar biasa. Kita sudah rebut kursi Dewan HAM PBB. Di dunia internasional kita sudah menjadi orang nomor satu dalam dunia HAM. Di dalam negeri, kamu mau perubahan nggak? Di sana (internasional) kita sudah bagus ini,” ujar Pigai.
Pigai menilai perubahan terhadap situasi HAM di tanah air harus dimulai dari kesadaran kolektif masyarakat Indonesia sendiri. Ia menyebut bahwa ketidakadilan yang terjadi di dalam negeri, termasuk di Papua, merupakan tanggung jawab bersama yang menunggu perubahan dari dalam diri masyarakat itu sendiri.
98 Arthur“Kalau mau mengerem, mau meniadakan, mengurangi pelanggaran-pelanggaran, maka kembali kepada diri kita sendiri. Kita mau mengubah nggak?” tegas Pigai.
Sebagai menteri, Pigai mengatakan tugasnya lebih banyak bersifat administratif dan edukatif. Ia menjelaskan bahwa ia hanya bisa menyusun regulasi, membuat aturan, serta melakukan sosialisasi dan penyuluhan. Namun, efektivitas semua itu tergantung pada perubahan sikap dari masyarakat luas.
Pigai pun menegaskan bahwa program-program HAM, termasuk pembentukan pusat studi HAM dan kegiatan pendidikan, diarahkan untuk membangun kesadaran baru di masyarakat. Ia khususnya menekankan perlunya pendidikan HAM pada kalangan mahasiswa.
“Kita terus menghadirkan program-program yang membangunkan peradaban dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan terhadap masyarakat, terutama mahasiswa,” katanya.
Pigai mengajak seluruh masyarakat Indonesia terus melakukan perubahan secara masif di dalam negeri, agar Indonesia tidak hanya dipandang baik dari luar negeri saja, tetapi juga benar-benar mampu menuntaskan persoalan HAM di tanah air. (**)
Pos terkait
Popular Mingguan
Tidak ada komentar