Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi menegaskan bahwa DPP PERBASI membuka komunikasi dengan siapapun yang ingin mengkonfirmasi mengenai hal-hal mencurigakan dalam pengembangan bola basket di Indonesia. (Foto: DPP Perbasi). Viralterkini.id, Jakarta – DPP PERBASI menyesalkan aksi penipuan yang mencatut nama Ketua Umum Budisatrio Djiwandono dalam kegiatan yang diklaim sebagai bagian dari pengembangan bola basket. Modus tersebut bahkan disebut meminta sejumlah uang kepada masyarakat dengan dalih kegiatan trial atau agenda tertentu.
Melalui Ketua Badan Legal, Etik, dan Disiplin DPP PERBASI, Fritz Edward Siregar, organisasi menyatakan keprihatinannya atas kejadian tersebut. DPP PERBASI menegaskan tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi maupun bentuk dukungan resmi untuk kegiatan yang mengatasnamakan Junior Basket Indonesia (JBI).
“DPP PERBASI sangat menyayangkan kejadian ini. Kami sangat terbuka untuk bergandengan tangan dengan siapa pun dalam pengembangan bola basket di Indonesia. Namun semua harus dilakukan melalui mekanisme resmi dan prosedur yang benar,” ujar Fritz dalam keterangan tertulisnya.
Fritz menegaskan, surat rekomendasi yang beredar di masyarakat dan mengatasnamakan DPP PERBASI untuk mendukung kegiatan JBI adalah palsu. Organisasi tidak pernah mengeluarkan dokumen apa pun terkait kegiatan tersebut, baik dalam bentuk trial, seleksi, maupun agenda lainnya.
“DPP PERBASI tidak pernah mengeluarkan surat apa pun untuk kegiatan yang mengatasnamakan JBI. Surat rekomendasi yang beredar adalah palsu. Jika ada surat yang mencatut nama DPP PERBASI untuk mendukung kegiatan tersebut, itu merupakan bentuk penipuan,” tegasnya.
DPP PERBASI Sayangkan Pencatutan Nama Ketum dalam kasus ini karena dinilai merugikan masyarakat sekaligus mencoreng upaya pembinaan bola basket nasional yang tengah digalakkan. Fritz menambahkan, organisasi tidak pernah memungut biaya di luar mekanisme resmi dan tidak pernah menunjuk pihak mana pun untuk meminta dana pribadi atas nama DPP PERBASI.
Ia mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran kegiatan yang menjanjikan peluang pengembangan atau seleksi atlet dengan syarat pembayaran tertentu. Menurutnya, setiap kegiatan resmi yang melibatkan DPP PERBASI selalu diumumkan melalui kanal komunikasi resmi organisasi.
“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi DPP PERBASI dan tidak melakukan pembayaran kepada pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Bagi masyarakat yang sudah terlanjur menjadi korban, DPP PERBASI meminta agar segera melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum. Langkah itu dinilai penting untuk mencegah korban lain serta mempercepat proses penindakan terhadap pelaku.
Sebagai bentuk tanggung jawab organisasi dalam menjaga integritas ekosistem bola basket nasional, DPP PERBASI menyatakan akan melakukan investigasi internal atas pencatutan nama Ketua Umum dalam kegiatan tersebut. Investigasi ini bertujuan menelusuri sumber penyebaran surat palsu serta pihak-pihak yang terlibat.
Fritz menegaskan bahwa DPP PERBASI sangat mendukung penguatan dan pengembangan ekosistem bola basket Indonesia. Namun, seluruh kegiatan pembinaan harus dilakukan dengan prosedur yang benar, transparan, dan sesuai aturan organisasi.
Menurutnya, pengembangan olahraga tidak boleh dijadikan celah untuk praktik penipuan. Upaya membangun prestasi nasional harus berjalan beriringan dengan tata kelola yang profesional dan akuntabel.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PERBASI, Nirmala Dewi, membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi masyarakat yang menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan kegiatan bola basket.
Nirmala menyampaikan bahwa semangat memajukan bola basket Indonesia harus diiringi niat baik dan transparansi. Ia memastikan DPP PERBASI siap menerima laporan maupun konfirmasi dari masyarakat terkait kegiatan mencurigakan yang mengatasnamakan organisasi.
“Kami mengajak peran serta masyarakat dalam pengembangan bola basket Indonesia. Dalam pelaksanaannya, DPP PERBASI membuka komunikasi dengan siapa pun yang ingin mengonfirmasi hal-hal mencurigakan dalam kegiatan bola basket,” ujar Nirmala.
Kasus ini menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan olahraga untuk memperkuat literasi publik terkait mekanisme resmi organisasi. Transparansi informasi dan verifikasi yang ketat dinilai penting guna mencegah penyalahgunaan nama institusi maupun pejabat organisasi.
DPP PERBASI Sayangkan Pencatutan Nama Ketum sebagai bentuk penyalahgunaan kepercayaan publik. Organisasi menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kredibilitas serta memastikan setiap program pembinaan berjalan sesuai aturan.
Dengan klarifikasi ini, DPP PERBASI berharap masyarakat tidak mudah percaya pada dokumen atau ajakan yang tidak memiliki dasar resmi. Pengembangan bola basket Indonesia, tegas pengurus, harus dilakukan secara bermartabat, profesional, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
DPP PERBASI juga menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pihak berwenang apabila ditemukan unsur pidana dalam kasus ini. Langkah tegas tersebut diambil demi menciptakan rasa aman dalam proses pembinaan atlet dan menjaga nama baik organisasi di tingkat nasional maupun internasional. (ag/ma)