Hilirisasi Pariwisata Halteng: Pulau Moor untuk Dunia, Sayafi-Liwo untuk Domestik
Pesona keindahan eksotik Pulau Moor di Kabupaten Halmahera Tengah, salah satu permata tersembunyi yang menjadi fokus pengembangan hilirisasi pariwisata untuk menarik wisatawan mancanegara.(Kredit Foto: Digital desa.id Desa Wailegi/Thaib Salim / 1 April 2026)
Viralterkini.id, HALTENG – Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) mulai menabuh genderang diversifikasi ekonomi melalui sektor pariwisata bahari. Tidak tanggung-tanggung, Bupati Ikram Malan Sangadji dan Wakil Bupati Ahlan Djumadil menggandeng lintas kementerian serta raksasa industri PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) untuk menyulap potensi pulau-pulau kecil menjadi destinasi unggulan baru di Indonesia Timur.
Dalam rapat koordinasi virtual yang digelar di Ruang Rapat Bupati pada Rabu (1/4/2026), pemerintah daerah mematangkan konsep pengembangan tiga pulau strategis: Pulau Moor, Pulau Sayafi, dan Pulau Liwo. Langkah ini dipandang sebagai upaya “hilirisasi pariwisata” untuk melengkapi dominasi sektor industri yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Pembagian Zonasi Strategis
Bupati Halteng dalam pemaparannya menegaskan bahwa pengembangan ini dilakukan dengan segmentasi pasar yang sangat jelas.
- Pulau Moor akan diposisikan sebagai “wajah internasional” Halmahera Tengah. Dengan keindahan lanskap yang eksklusif, pulau ini diproyeksikan menarik wisatawan mancanegara dan investasi kelas atas.
- Pulau Sayafi dan Pulau Liwo akan dikelola untuk pasar domestik dan lokal, dengan penekanan pada aksesibilitas serta pemberdayaan potensi masyarakat sekitar.
“Kami tidak hanya bicara tentang menjual pemandangan, tapi membangun ekosistem. Ada dukungan infrastruktur jalan, akses transportasi, dan fasilitasi penginapan yang sedang kami sinkronkan dengan kebutuhan pasar,” ujar Bupati.
Sinergi Pusat dan Kepastian Regulasi
Menyadari kerumitan aturan pemanfaatan ruang laut, Pemkab Halteng menghadirkan narasumber kunci dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pariwisata, serta Kementerian Investasi/BKPM. Fokus utama diskusi adalah mengenai kewenangan pengelolaan pulau-pulau kecil.
Pihak KKP mengingatkan bahwa setiap jengkal pengembangan di wilayah pesisir harus tunduk pada mekanisme Online Single Submission (OSS) serta pemenuhan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa investasi yang masuk tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
”Masyarakat Harus Menjadi Pemain Utama”
Sementara itu, Wakil Bupati Halteng memberikan catatan tebal mengenai aspek sosial. Ia mengingatkan bahwa keberadaan PT IWIP dan investor lainnya dalam proyek ini harus memberikan multiplier effect bagi warga lokal.
“Manfaat besar ini harus jatuh ke tangan masyarakat. Lapangan kerja, tumbuhnya UMKM, hingga jasa transportasi laut harus digerakkan oleh orang lokal. Investasi tidak boleh hanya membangun gedung, tapi harus mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat pesisir kami,” tegas Wakil Bupati.
Menuju Implementasi Nyata
Rapat koordinasi ini menjadi pembuka dari rangkaian pertemuan teknis selanjutnya. Sebagai tindak lanjut, Pemkab Halteng bersama kementerian terkait dan PT IWIP akan segera melakukan pertemuan tatap muka guna membedah dokumen perizinan secara rinci.
Langkah berani Halmahera Tengah ini menandai babak baru bagi daerah yang dikenal sebagai pusat nikel dunia ini, untuk juga dikenal sebagai surga wisata bahari yang mampu bersaing di kancah global. (Dano)
Pos terkait
VIRAL HITS
