DPRD Jakarta Ghozi Zulazmi saat ditemui dalam acara “Touchbase amé DPRD: Rempug Longok Dapur Kebijakan Kité” yang digelar Bijak Memantau di Kopikina Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/2/2026). Kredit Foto: Kompas.com Viralterkini.id, Jakarta – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Ghozi Zulazmi, menilai kehidupan di Jakarta masih membutuhkan banyak pembenahan. Ia menyebut Jakarta layak mendapat label “red flag” atau tidak direkomendasikan dalam beberapa aspek kebijakan publik.
Ghozi menyampaikan pandangan tersebut dalam acara ”Touchbase amé DPRD: Rempug Longok Dapur Kebijakan Kité” yang digelar komunitas Bijak Memantau di Kopikina Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/2/2026).
“Saya menyampaikan red flag bukan karena tidak bersyukur. Ini menjadi bahan evaluasi dan kontemplasi. Sebagai anggota DPRD, saya harus mendorong perbaikan di banyak sektor,” ujar Ghozi kepada wartawan.
Ghozi menilai persoalan infrastruktur masih menjadi masalah utama di Jakarta. Ia menyoroti banyaknya jalan berlubang yang belum tertangani secara menyeluruh.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bergerak cepat merespons laporan warga. Pemerintah perlu meningkatkan kecepatan perbaikan jalan dan fasilitas umum.
Ia menekankan bahwa pelayanan publik harus bersifat proaktif. Pemerintah tidak boleh menunggu keluhan warga sebelum bertindak.
Selain infrastruktur, Ghozi menyoroti rendahnya persentase ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta. Ia menilai RTH memiliki peran penting dalam pengendalian banjir dan pengurangan polusi udara.
“RTH harus menjadi perhatian serius. Saat ini baru sekitar 5 persen, padahal target kita 30 persen. Jaraknya masih sangat jauh,” kata Ghozi.
Ia juga menilai persoalan lingkungan tidak hanya soal banjir. Polusi udara dan pengelolaan sampah juga perlu penanganan cepat.
Ghozi secara khusus menyinggung pengelolaan sampah di wilayah Cakung dan Rorotan yang perlu pembenahan menyeluruh.
“Bukan hanya banjir yang harus kita atasi. Polusi udara dan pengelolaan sampah harus segera kita perbaiki,” ujarnya.
Ghozi menilai fasilitas pendidikan dan kesehatan di Jakarta juga membutuhkan peningkatan kualitas. Ia mengingatkan bahwa layanan gratis memang menjadi hak warga, tetapi mutu layanan harus tetap menjadi prioritas.
Menurutnya, pelayanan kesehatan dan pendidikan harus mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Gratis itu penting, tetapi kualitas harus lebih utama. Layanan yang baik akan menentukan kesejahteraan warga Jakarta,” tegasnya.
Ghozi mendorong pengawasan kebijakan dilakukan secara rutin dan terukur. Ia meminta pemerintah tidak menunggu masalah besar baru bertindak.
Menurutnya, konsep “red flag” harus menjadi alat monitoring dan evaluasi bagi seluruh pemangku kebijakan di Jakarta.
“Kita gunakan red flag sebagai pengingat agar kebijakan Jakarta bisa lebih baik. Ini menjadi dasar pengawasan dan evaluasi ke depan,” jelasnya.
Ia berharap seluruh elemen pemerintah dan masyarakat dapat berkolaborasi memperbaiki kualitas hidup di ibu kota.
Ghozi menegaskan bahwa kritik tersebut bertujuan membangun Jakarta agar lebih layak huni. Ia ingin kebijakan publik benar-benar menyentuh kebutuhan dasar warga.
Ia mengajak pemerintah daerah mempercepat reformasi kebijakan di sektor infrastruktur, lingkungan, pendidikan, dan kesehatan.
“Jakarta harus menjadi kota yang aman, sehat, dan nyaman. Itu tanggung jawab kita bersama,” tutup Ghozi. (**)
Tidak ada komentar