IHSG Bergejolak, DPR Nilai Pengunduran Diri Pimpinan Pasar Modal Tak Menyelesaikan Masalah
Ketua Banggar DPR Said Abdullah. Kredit Foto: Infobanknews.com Viralterkini.id – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai bahwa pengunduran diri Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman bersama sejumlah pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum cukup untuk mengembalikan kepercayaan investor terhadap pasar modal nasional.
Menurut Said, langkah mundur para pimpinan tersebut perlu diikuti dengan perbaikan kebijakan yang lebih mendasar agar stabilitas pasar dapat benar-benar pulih.
13 M Ary K“Pengunduran diri saja tidak otomatis memulihkan kepercayaan investor. Yang jauh lebih penting adalah melakukan pembenahan kebijakan yang selama ini masih memiliki kelemahan,” ujar Said dalam pernyataan resminya, Jumat (30/1/2026).
Ia menekankan bahwa reformasi kebijakan menjadi agenda mendesak menyusul gejolak tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Said menilai OJK sebagai otoritas pengawas pasar modal perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang ada.
“OJK sebagai regulator harus melakukan pembenahan secara komprehensif. Salah satu aspek yang perlu segera diperbaiki adalah kebijakan terkait free float,” katanya.
Meski demikian, Said tetap memberikan apresiasi atas sikap para pimpinan pasar modal yang memilih mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab atas situasi yang terjadi.
Politikus PDI Perjuangan itu menyebut keputusan tersebut mencerminkan adanya etika kepemimpinan serta rasa tanggung jawab institusional di sektor pasar modal.
“Keputusan ini menunjukkan adanya tanggung jawab moral yang patut dihargai. Teladan seperti ini justru semakin jarang kita temui. Sikap tersebut diharapkan dapat menjadi modal untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap bursa,” ucapnya.
Ia menambahkan, langkah tersebut memperlihatkan bahwa masih ada integritas di jajaran pengelola, regulator, dan pengawas pasar modal nasional.
Said juga mengungkapkan bahwa Komisi XI DPR RI sebelumnya telah menggelar rapat kerja bersama OJK dan manajemen BEI pada 3 Desember 2025. Dalam pertemuan itu, DPR dan OJK menyepakati sejumlah arah perbaikan terhadap kebijakan free float perdagangan saham.
Kesepakatan tersebut antara lain menempatkan kebijakan free float sebagai instrumen untuk meningkatkan likuiditas pasar, meminimalkan potensi manipulasi harga, memperkuat keterbukaan informasi, serta mendorong kepercayaan investor dan pendalaman pasar modal.
Selain itu, kebijakan free float ke depan harus diterapkan secara bertahap, terukur, dan disesuaikan dengan karakteristik emiten.
Tujuannya adalah memperkuat basis investor domestik, didukung oleh insentif yang tepat dan pengawasan yang efektif, tanpa mengabaikan kepentingan strategis nasional serta stabilitas sistem keuangan.
“Prinsip-prinsip tersebut akan menjadi fokus pengawasan DPR dalam proses perbaikan kebijakan free float di pasar modal,” kata Said.
Lebih lanjut, Said menyampaikan bahwa DPR juga akan membahas pengisian jabatan yang ditinggalkan para pimpinan OJK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
“Kami akan membahas secara khusus di Komisi XI mengenai pengisian kursi yang ditinggalkan Pak Mahendra dan Pak Inarno sesuai dengan amanat undang-undang,” ujarnya.
Sebelumnya, gejolak tajam IHSG yang terjadi selama dua hari perdagangan berturut-turut berujung pada pengunduran diri sejumlah pimpinan utama di sektor pasar modal.
Pada Jumat pagi (30/1/2026), Direktur Utama BEI Iman Rachman mengumumkan pengunduran dirinya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tekanan yang melanda pasar saham.
Tak lama berselang, pada Jumat sore, tiga pimpinan OJK turut menyatakan mundur dari jabatannya, yakni Mahendra Siregar, Inarno Djajadi, dan I.B. Aditya Jayantara.
Mahendra Siregar menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai wujud tanggung jawab moral atas situasi berat yang tengah dihadapi pasar saham domestik. (**)
Pos terkait
Popular Mingguan
Tidak ada komentar