Bukan Otonomi, Bukan Konflik: Sosok Ini Sebut Kemiskinan Ekstrem Akar Masalah Papua
Mantan Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw. Kredit Foto: KabarPapua.co Viralterkini.id – Anggota Komite Eksekutif Papua (KEP), Paulus Waterpauw, secara terbuka mengungkap akar persoalan utama yang selama ini menghambat percepatan pembangunan di Tanah Papua. Ia menegaskan, kemiskinan ekstrem masih menjadi faktor paling mendasar yang membuat berbagai program pembangunan belum mampu menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Paulus usai pertemuan koordinasi antara Komite Eksekutif Papua dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang digelar di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (19/1/2026). Pertemuan tersebut difokuskan pada pencarian solusi mendasar agar pembangunan Papua tidak terus berjalan lambat dan terjebak pada persoalan yang berulang.
Paulus menjelaskan, pertemuan yang dipimpin Ketua Komite Eksekutif Papua bersama jajaran anggota menjadi forum strategis untuk membedah secara jujur dan menyeluruh akar masalah pembangunan Papua. Salah satu indikator yang menjadi sorotan utama adalah rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih mencerminkan ketimpangan kesejahteraan di berbagai wilayah.
“Kami melakukan koordinasi cepat dengan Bappenas dan hari ini berhasil melakukan brainstorming terkait akar persoalan Papua. Dari hasil pembahasan, kemiskinan ekstrem muncul sebagai masalah paling mendasar, di mana pendapatan masyarakat bahkan berada di bawah garis kemiskinan,” ujar Paulus.
Ia menekankan, kemiskinan ekstrem tidak boleh lagi dipandang sebagai persoalan turunan, melainkan harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam kebijakan pembangunan. Menurutnya, selama kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi, berbagai persoalan sosial akan terus muncul dan berpotensi memicu instabilitas, terutama di wilayah pedalaman dan daerah terpencil.
94 M Ary K“Konflik, pertentangan sosial, bahkan kekerasan bersenjata itu berawal dari kemiskinan. Kalau perut kenyang, penghasilan ada, maka pikiran tenang dan orang bisa bekerja dengan baik,” tegas mantan Kapolda Papua tersebut.
Selain kemiskinan, Paulus juga menyoroti keterbatasan energi listrik sebagai fondasi penting untuk mempercepat pembangunan sekaligus membuka pintu investasi di Papua. Ia menilai minimnya infrastruktur kelistrikan menjadi penghambat utama berkembangnya potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah ini.
“Kalau pemerintah daerah ditopang secara serius oleh pemerintah pusat untuk menyiapkan sumber kelistrikan, maka investasi pasti masuk. Banyak sumber daya alam kita yang masih tertidur. Dengan listrik, industri besar hingga industri rumah tangga bisa berkembang,” jelasnya.
Tak kalah penting, Paulus menekankan perlunya pembenahan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) agar benar-benar berjalan dari bawah ke atas (bottom-up) dan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, mulai dari tingkat kampung hingga provinsi. Ia mengingatkan agar Musrenbang tidak dijadikan ruang kompromi kepentingan politik, melainkan forum murni untuk menyuarakan aspirasi rakyat.
“Bicara kepentingan rakyat secara murni. Kalau masyarakat butuh air bersih, bangun air bersih. Butuh jalan antar kampung, bangun jalan. Butuh listrik, sekolah, puskesmas, ya wujudkan itu,” tegas mantan Penjabat Gubernur Papua Barat ini.
Paulus menambahkan, seluruh masukan strategis tersebut telah disampaikan kepada Deputi Pengembangan Kewilayahan Bappenas dan mendapat respons positif. Ia berharap hasil koordinasi ini dapat menjadi landasan kuat bagi perencanaan pembangunan Papua ke depan agar lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. (**)
Pos terkait
Popular Mingguan
Tidak ada komentar