Hasil Rakernas PDI-P: Pilkada Harus Tetap Langsung, Tolak Skema DPRD

Viralterkini.id – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menegaskan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Partai berlambang banteng moncong putih itu menyampaikan sikap resmi tersebut dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang berlangsung di Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Ketua DPD PDI-P Aceh, Jamaluddin Idham, membacakan langsung risalah hasil Rakernas di hadapan seluruh peserta forum nasional. Rakernas PDI-P berlangsung selama tiga hari sejak Sabtu (10/1/2026) dan membahas arah strategis demokrasi elektoral di Indonesia.

Baca Juga

3 minggu  lalu

Indonesia Women’s Open 2026 Tawarkan Hadiah Rp10 Miliar, Terbesar di Asia Pasifik

78 Agung

“Rakernas I Partai menegaskan kewajiban menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui Pilkada langsung. Mekanisme ini memperkuat legitimasi pemimpin daerah dan menjamin kepastian masa jabatan selama lima tahun,” ujar Jamaluddin.

PDI-P juga mengusulkan pemanfaatan teknologi pemilu melalui penerapan sistem e-voting dalam Pilkada langsung. Partai menilai langkah ini mampu menekan biaya penyelenggaraan tanpa mengurangi hak politik warga negara.

“Rakernas I Partai mendorong Pilkada berbiaya rendah, salah satunya melalui penerapan e-voting,” kata Jamaluddin.

Baca Juga

2 minggu  lalu

Perkuat Struktur Bisnis Lewat Akuisisi Rp174,8 Miliar, DADA Tbk Ekspansi Landed Housing

87 M Ary K

Selain itu, Rakernas PDI-P merekomendasikan pembatasan biaya kampanye dan pelarangan praktik mahar politik dalam proses rekomendasi pasangan calon. Partai menilai langkah tersebut harus berjalan seiring dengan penguatan penegakan hukum dan peningkatan integritas penyelenggara pemilu.

“Rakernas mendorong penegakan hukum terhadap politik uang, menolak pembiayaan rekomendasi calon, membatasi biaya kampanye, serta memperkuat profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu,” ujar Jamaluddin.

PDI-P meyakini Pilkada yang bersih dan adil akan melahirkan pemimpin daerah yang mengabdi kepada kepentingan rakyat, bukan kepada pemodal. Partai menegaskan komitmen untuk menjaga demokrasi dari dominasi kekuatan kapital.

“Setiap tahapan Pilkada harus menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, bukan pada kekuatan modal. Dengan penegakan hukum yang tegas terhadap politik uang, kita menjaga marwah demokrasi,” pungkas Jamaluddin. (Arth)