IPR Desak Erick Thohir Lepas Jabatan Menpora atau Ketum PSSI

Viralterkini.id, JAKARTA, — Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan menolak tegas rangkap jabatan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sekaligus Ketua Umum PSSI.

Ia menilai posisi ganda tersebut melanggar prinsip meritokrasi dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serius dalam tata kelola olahraga nasional.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Rizki Juniansyah Ukir Emas dan Rekor Dunia untuk Indonesia di SEA Games 2025

50 Agung

Pernyataan itu disampaikan Iwan di Jakarta, yang dikutip Jumat (19/12/2025).

Menurutnya, jabatan publik dan jabatan organisasi olahraga tidak semestinya dipegang oleh satu orang dalam waktu bersamaan, terlebih ketika terdapat hubungan langsung antara kementerian dan organisasi yang bersangkutan.

“Menurut saya ini sudah melanggar prinsip meritokrasi dan menimbulkan konflik kepentingan yang akut,” kata Iwan.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Dominan Sejak Awal, Futsal U-16 Indonesia Gilas Brunei 5-0

80 Agung

Ia menegaskan, praktik rangkap jabatan berisiko mengaburkan batas antara kewenangan negara dan kepentingan organisasi non-pemerintah.

Iwan mengibaratkan posisi Menpora dan Ketua Umum PSSI seperti hubungan “induk dan anak ayam”.

Dalam konteks ini, Menpora dipandang sebagai pihak yang memiliki fungsi pembinaan, pengawasan, sekaligus penganggaran terhadap seluruh cabang olahraga, termasuk sepak bola.

Karena itu, ia menilai tidak logis jika satu orang memegang dua peran tersebut sekaligus.

“Erick Thohir sebagai Menpora sekaligus Ketum PSSI merupakan anomali, seperti induk dan anak ayam. Erick Thohir ini ibaratnya menjadi induk ayam dan anak ayam sekaligus. Logika politik dan birokrasi tidak masuk,” ujarnya.

Menurut Iwan, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki posisi strategis sebagai pemberi dukungan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam kondisi tersebut, pejabat kementerian seharusnya menjaga jarak dari kepemimpinan organisasi olahraga yang menerima pembiayaan negara agar tidak terjadi konflik kepentingan.

Ia menyoroti fakta bahwa PSSI juga menerima dukungan anggaran dari Kemenpora. Hal itu, kata dia, memperkuat alasan mengapa rangkap jabatan menjadi persoalan serius.

“Parahnya lagi, anggaran PSSI itu berasal dari Kemenpora. Jangan juga jadi pejabat yang rakus jabatan seperti itu,” ucapnya.

Lebih lanjut, Iwan menyebut polemik rangkap jabatan tersebut turut memicu gelombang kritik terhadap PSSI dalam beberapa waktu terakhir.

Ia menilai reaksi keras dari publik, termasuk aksi protes kelompok suporter Ultras Garuda, tidak dapat dilepaskan dari persepsi adanya ketidakadilan dan konflik kepentingan di tubuh organisasi sepak bola nasional.

“Wajar jika kemudian PSSI mendapatkan kritik keras, bahkan digeruduk oleh Ultras Garuda. Publik melihat ada persoalan mendasar dalam tata kelola dan etika kepemimpinan,” katanya.

Iwan menegaskan, untuk mengakhiri polemik, Erick Thohir harus mengambil keputusan tegas dengan memilih salah satu jabatan.

Menurutnya, pilihan tersebut penting untuk menjaga integritas pemerintahan sekaligus kredibilitas PSSI sebagai organisasi olahraga.

“Tidak ada pilihan lain. Erick Thohir harus memilih salah satunya. Menjadi Menpora saja atau menjadi Ketua Umum PSSI saja,” ujarnya.

Selain itu, Iwan juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan dan mengambil langkah tegas.

Ia menilai sikap presiden sangat menentukan dalam menjaga prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

“Presiden Prabowo harus memperhatikan persoalan ini. Jangan sampai Presiden dipersepsikan sebagai pemimpin yang menormalisasikan rangkap jabatan yang melanggar prinsip tata kelola,” katanya.

Menurut Iwan, jika Erick Thohir tetap mempertahankan dua jabatan tersebut, presiden perlu mengambil keputusan politik yang jelas.

Ia bahkan menyebut pencopotan dari jabatan menteri dapat menjadi opsi jika Erick tidak bersedia melepaskan posisi Ketua Umum PSSI.

“Prabowo harus mencopot Erick Thohir dari jabatan Menpora jika tidak mau mundur dari Ketum PSSI, atau sebaliknya,” ujar Iwan.

Ia menambahkan, penegakan prinsip meritokrasi dan pencegahan konflik kepentingan merupakan fondasi penting dalam reformasi birokrasi dan olahraga nasional.

Tanpa ketegasan, kata dia, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi olahraga akan terus tergerus.

“Ini bukan soal personal, tetapi soal sistem dan etika jabatan. Negara harus hadir untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan,” pungkasnya. (ma)