PB PTMSI Desak Bubarkan IPL: Pemerintah Dinilai Gagal Selesaikan Konflik Tenis Meja
filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; captureOrientation: 0;
brp_mask:0;
brp_del_th:null;
brp_del_sen:null;
delta:null;
module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 8;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;albedo: ;confidence: ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 37; Viralterkini.id, Jakarta – Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) mendesak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Komite Olimpiade Indonesia (KOI) untuk segera membubarkan organisasi Indonesia Pingpong League (IPL) yang baru dibentuk.
Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layardi Lay, menyatakan bahwa kehadiran IPL justru memperkeruh situasi di tengah upaya penyelesaian konflik dualisme yang sudah lama membelit olahraga tenis meja nasional.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan kepada media pada 31 Juli 2025 di Jakarta, Peter menegaskan bahwa langkah Kemenpora yang mendukung pembentukan IPL dinilai sebagai blunder besar yang berpotensi memunculkan “tigalisme” baru.
Hal ini dianggap mengancam stabilitas pembinaan atlet, memperburuk konflik organisasi, serta membahayakan prestasi nasional.
“Kami melihat ini bukan solusi, tapi malah menciptakan masalah baru. Negara yang seharusnya menyelesaikan dualisme ini, justru memperparah situasi dengan memfasilitasi organisasi baru seperti IPL,” ujar Peter.
PB PTMSI menilai keberadaan IPL bukan hanya tidak sah secara hukum, tetapi juga tidak memiliki legitimasi pembinaan.
Peter menyoroti bahwa IPL bahkan diusulkan untuk menjadi anggota International Table Tennis Federation (ITTF), tanpa ada komunikasi atau koordinasi terlebih dahulu dengan PB PTMSI sebagai induk organisasi resmi.
“Salah satu hal yang membuat kami sangat khawatir adalah ketika IPL tiba-tiba diusulkan ke ITTF. Ini menimbulkan keresahan besar di kalangan pengurus provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.
Peter menyayangkan bahwa keputusan strategis seperti itu diambil tanpa pelibatan PB PTMSI maupun para pemangku kepentingan tenis meja di seluruh Indonesia.
Bahkan, menurutnya, para atlet binaan PB PTMSI pun tidak dapat ikut serta dalam ajang seleksi nasional yang digagas pihak IPL, sehingga berpotensi menghambat karier mereka.
Lebih lanjut, Peter juga menyoroti penyelenggaraan Piala Menpora yang diklaim sebagai turnamen terbuka, namun dinilai tidak transparan.
Ia mempertanyakan pemanggilan atlet untuk pelatnas tanpa penjelasan terkait tujuan dan arah program tersebut.
“Kalau pelatnas, seharusnya ada target. Apakah ini benar-benar untuk SEA Games 2025 atau hanya simbolik? Jangan sampai atlet hanya dijadikan alat politik organisasi,” jelasnya.
Ia menegaskan pentingnya kejelasan program pembinaan, terutama jika menyangkut representasi Indonesia di ajang internasional.
Ketidakjelasan ini, menurut Peter, dapat berdampak serius terhadap motivasi atlet dan kepercayaan publik terhadap organisasi olahraga nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Peter Layardi Lay kembali menegaskan bahwa PB PTMSI adalah organisasi resmi yang telah diakui secara hukum, termasuk melalui putusan Mahkamah Agung.
PB PTMSI juga memiliki struktur organisasi lengkap di 38 provinsi dan hampir 400 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
“Kami organisasi yang sah, sudah diuji di pengadilan. Kami akan bawa bukti dukungan dari 38 provinsi. Kepengurusan kami solid dan legal,” tegas Peter.
Ia pun menilai pembentukan IPL justru merupakan tindakan yang dapat merusak tatanan olahraga nasional.
“Ini bukan solusi, tapi blunder. Justru upaya ini bisa menghancurkan sistem pembinaan yang sudah berjalan,” tambahnya dengan nada kecewa.
Peter menyatakan bahwa pihaknya akan segera menyampaikan keberatan dan keresahan organisasi kepada KOI sebagai otoritas nasional olahraga. Ia mempertanyakan sejauh mana KOI mampu menengahi dan menyelesaikan polemik ini.
“Kita akan sampaikan langsung ke KOI. Kami ingin tahu, apakah NOC bisa bersikap tegas dalam situasi seperti ini? Jangan sampai keberadaan mereka justru menambah kerumitan,” tegasnya.
Meskipun menyoroti berbagai kejanggalan, Peter memastikan bahwa PB PTMSI akan tetap menjaga sikap profesional dan menjunjung komunikasi yang santun.
Namun ia menekankan bahwa komitmen terhadap pembinaan atlet tidak akan pernah dikompromikan.
“Selama saya menjabat dan SK saya masih berlaku, saya akan terus melaksanakan pembinaan. Ini amanat dari teman-teman Pengprov,” katanya.
Kisruh dalam tubuh tenis meja Indonesia ini menambah panjang daftar konflik organisasi olahraga di Tanah Air.
PB PTMSI menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan sekadar mempertahankan eksistensi organisasi, tetapi untuk menjaga marwah olahraga nasional dan memastikan keberlanjutan pembinaan atlet.
Peter Layardi Lay mengingatkan bahwa jika konflik ini tidak segera diselesaikan secara tuntas dan adil, yang paling dirugikan adalah para atlet muda yang tengah dibina untuk meraih prestasi.
Ia mendesak pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk segera mengambil langkah konkret, sebelum konflik ini menimbulkan dampak yang lebih besar bagi olahraga nasional.
Pos terkait
Popular Mingguan
Tidak ada komentar