Tunggakan Iuran AS Dorong PBB ke Ambang Krisis Keuangan
Antonio Guterres, sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kredit Foto: Times Indonesia Viralterkini.id – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terancam mengalami kekurangan kas dalam beberapa bulan ke depan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa kondisi keuangan organisasi dunia tersebut semakin mengkhawatirkan dan berpotensi mencapai titik kritis pada pertengahan tahun ini.
Dalam surat kepada negara-negara anggota yang tertanggal 28 Januari, Guterres menyebut PBB sedang menghadapi risiko krisis likuiditas yang serius. Jika pola penerimaan dana tidak berubah seperti tahun-tahun sebelumnya, anggaran reguler organisasi diperkirakan tidak akan mencukupi hingga enam bulan ke depan.
Ia juga menyoroti kebijakan anggaran yang mengharuskan pengembalian sisa dana di akhir periode sebagai salah satu faktor yang mempersempit ruang gerak keuangan lembaga tersebut.
“Ketentuan itu justru membuat kami semakin kesulitan menjaga ketersediaan dana tunai. Semakin besar penghematan yang dilakukan, semakin besar pula tekanan yang muncul,” tulis Guterres dalam surat tersebut, tertanggal 28 Januari 2026.
Masalah pendanaan PBB sebenarnya bukan hal baru. Namun, situasi kian memburuk sejak dimulainya periode kedua kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pemerintah AS dinilai mengambil sikap lebih selektif dalam mendukung lembaga internasional dan menunda pembayaran iuran wajibnya kepada PBB.
Hingga kini, misi Amerika Serikat di PBB belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait persoalan tersebut.
Di sisi lain, Gedung Putih mendorong penguatan Dewan Perdamaian sebagai alternatif peran PBB, terutama dalam isu penanganan Gaza pasca-gencatan senjata Israel dan Hamas. Presiden Trump bahkan menyebut PBB belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal.
Pengamat International Crisis Group, Daniel Forti, menilai krisis keuangan PBB telah berlangsung lama dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan langkah-langkah penghematan internal.
“Jika Amerika Serikat melunasi sebagian tunggakannya, itu memang bisa menjadi penyangga sementara. Namun, tanpa komitmen pembayaran penuh selama beberapa tahun, masalah mendasarnya tidak akan terselesaikan,” ujarnya.
Secara tradisional, Amerika Serikat menanggung sekitar 22 persen dari total anggaran PBB. Saat ini, negara tersebut masih memiliki kewajiban pembayaran sekitar 1,4 miliar dolar AS dari tahun-tahun sebelumnya, ditambah hampir 800 juta dolar AS untuk anggaran tahun berjalan.
Bahkan pada 2025, AS tidak menyalurkan satu pun dari kewajiban iuran wajibnya yang mencapai lebih dari 800 juta dolar AS.
Meski demikian, Washington sempat menjanjikan dana sekitar 2 miliar dolar AS untuk program kemanusiaan PBB pada Desember lalu, namun tidak memasukkannya sebagai bagian dari iuran wajib organisasi.
Tahun sebelumnya, PBB juga sempat mengingatkan bahwa kas organisasi berpotensi habis pada September. Kondisi itu berhasil diatasi sementara melalui pemangkasan belanja dan penyesuaian anggaran. Namun, menurut Forti, situasi saat ini justru lebih berat dibandingkan tahun lalu.
Sejak 2024, Guterres telah mendorong berbagai langkah efisiensi, termasuk reformasi kelembagaan. Pada Desember lalu, PBB bahkan mengumumkan penghentian penyediaan tisu kertas di toilet kantor pusat New York demi menghemat sekitar 100 ribu dolar AS.
Untuk tahun ini, anggaran PBB dipangkas sekitar 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pemotongan tersebut dinilai belum cukup untuk menutup defisit struktural yang terus membesar.
Kondisi ini semakin diperparah oleh aturan bahwa sisa anggaran yang tidak terpakai pada akhir periode harus dikembalikan kepada negara anggota, sehingga PBB tidak memiliki cadangan kas yang memadai untuk menghadapi situasi darurat. (**)
Pos terkait
Popular Mingguan
Tidak ada komentar