Trump Diminta Kembalikan Tarif Impor oleh Pengadilan AS
Presiden Amerika, Donlad Trump. Kredit Foto: Jusjared.com Viralterkini.id – Pengadilan federal Amerika Serikat memerintahkan pemerintah untuk mengembalikan pungutan tarif impor yang sebelumnya diberlakukan pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Keputusan ini muncul ketika pemerintahan Trump sedang mencari dukungan politik dan finansial guna membiayai operasi militer terhadap Iran.
Pengadilan Perdagangan Internasional Amerika Serikat atau United States Court of International Trade pada Rabu (4/3/2026) memerintahkan U.S. Customs and Border Protection untuk mengembalikan tarif impor yang sebelumnya dipungut melalui kebijakan darurat ekonomi International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
Hakim Richard Eaton menegaskan bahwa semua importir yang terkena tarif tersebut berhak menerima manfaat dari putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kebijakan tersebut.
Meski begitu, pemerintah belum menjelaskan secara rinci mekanisme pengembalian dana kepada para perusahaan. Situasi ini menambah tekanan bagi pemerintahan Trump yang sebelumnya berupaya mengganti skema tersebut dengan kebijakan tarif baru untuk menjaga pemasukan negara.
Gugatan Perusahaan Picu Putusan Pengadilan
Putusan pengadilan bermula dari gugatan perusahaan penyaring industri asal Tennessee, Atmus Filtration Technologies. Perusahaan tersebut menilai kebijakan tarif yang diterapkan pemerintah melanggar aturan perdagangan setelah Mahkamah Agung membatalkannya.
Hakim Eaton kemudian menyatakan bahwa pengadilan akan menangani seluruh perkara yang berkaitan dengan pengembalian tarif impor tersebut.
Di sisi lain, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyebut pemerintah sedang mempertimbangkan penerapan tarif global baru sebesar 15 persen. Pemerintah menyiapkan kebijakan ini sebagai pengganti tarif IEEPA yang sudah dibatalkan.
Sebelumnya, pemerintah memperoleh sekitar 130 miliar dolar AS dari pungutan tarif impor melalui kebijakan tersebut. Nilai itu setara dengan lebih dari Rp2.000 triliun jika menggunakan kurs sekitar Rp16.870 per dolar AS.
Sejumlah perusahaan besar, termasuk perusahaan logistik global FedEx, telah mengajukan tuntutan agar pemerintah mengembalikan seluruh tarif yang telah mereka bayarkan.
Usaha Kecil Desak Pengembalian Dana Cepat
Kelompok pelaku usaha kecil yang tergabung dalam koalisi We Pay the Tariffs menyambut keputusan pengadilan tersebut.
Perwakilan koalisi, Dan Anthony, menilai perusahaan kecil sudah terlalu lama menunggu kejelasan atas tarif yang mereka bayarkan.
Ia menegaskan bahwa pelaku usaha berhak menerima pengembalian dana secara penuh, cepat, dan otomatis. Menurutnya, proses yang berlarut hanya akan memperburuk kondisi keuangan banyak perusahaan kecil di Amerika.
Namun sejumlah pertanyaan masih muncul terkait arah kebijakan tarif impor Amerika Serikat di masa depan.
Tarif Global Baru dan Dampak Perdagangan
Pada April lalu, Trump mengumumkan kebijakan tarif besar-besaran yang dikenal sebagai “Liberation Day tariffs”. Pemerintah menerapkan tarif antara 10 persen hingga hampir 50 persen terhadap puluhan negara.
Kebijakan itu memicu gelombang negosiasi perdagangan internasional. Banyak negara mencoba menurunkan tarif dengan menawarkan investasi atau perubahan kebijakan ekonomi.
Namun Supreme Court of the United States kemudian membatalkan sebagian besar kebijakan tersebut. Pengadilan menilai pemerintah menggunakan kewenangan darurat secara tidak tepat ketika menerapkan tarif terhadap produk dari Mexico, Canada, dan China.
Kongres Prediksi Permintaan Dana Perang
Di tengah polemik tarif, anggota United States Congress memperkirakan Trump akan mengajukan permintaan dana darurat untuk membiayai operasi militer Amerika Serikat dalam konflik dengan Iran.
Para legislator menerima penjelasan rahasia dari pejabat pemerintah pada pertemuan tertutup di Capitol Hill. Dalam pertemuan itu, pejabat pemerintah menggambarkan operasi militer berskala besar yang berpotensi membutuhkan anggaran tambahan.
Senator Lindsey Graham memperkirakan pemerintah hampir pasti akan meminta dana tambahan dari Kongres.
Sementara itu, Senator Chris Murphy menilai rencana operasi tersebut berpotensi berkembang menjadi konflik jangka panjang dengan biaya sangat besar.
Senator Josh Hawley juga menyebut operasi militer itu sebagai konflik yang sangat terbuka tanpa batas waktu yang jelas.
Perdebatan Anggaran di Senat
Beberapa senator dari Partai Republik, termasuk Ron Johnson, menyatakan kesiapan mereka untuk mempertimbangkan tambahan dana militer. Ia menilai militer Amerika membutuhkan anggaran baru untuk mengisi kembali persediaan amunisi.
Namun pemerintah tetap membutuhkan dukungan dari Partai Demokrat untuk meloloskan paket anggaran darurat di Senat.
Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer meminta pemerintah menjelaskan tujuan dan strategi akhir konflik sebelum Kongres menyetujui tambahan dana.
Senator Chris Coons memperkirakan United States Department of Defense akan segera mengirim permintaan resmi anggaran tambahan kepada Kongres.
Ia juga meminta pejabat pemerintahan Trump memberikan penjelasan terbuka di hadapan publik mengenai perencanaan perang dan berbagai tantangan yang muncul selama operasi militer.
Anggaran Militer Terus Membengkak
Jika Kongres menyetujui permintaan tersebut, paket dana tambahan akan melengkapi lebih dari 150 miliar dolar AS anggaran militer yang sebelumnya disahkan dalam paket pajak dan belanja tahun lalu.
Kongres juga telah menyetujui sekitar 839 miliar dolar AS untuk anggaran reguler Pentagon bulan lalu.
Anggota DPR dari Partai Demokrat Rosa DeLauro mengkritik pemerintah karena belum memberikan gambaran jelas mengenai total biaya operasi militer.
Sebelum konflik dengan Iran meningkat, Trump juga telah mengusulkan peningkatan besar anggaran pertahanan. Ia berjanji mendorong anggaran Pentagon mencapai 1,5 triliun dolar AS pada tahun fiskal mendatang.
Trump bahkan menyatakan bahwa Amerika Serikat memiliki persediaan senjata yang sangat besar dan cukup untuk mendukung operasi militer dalam waktu lama. (**)
Pos terkait
Popular Mingguan
