TB Hasanuddin Desak Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Wartawan
Viralterkini.id, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menyampaikan kritik tajam terhadap kondisi kesejahteraan wartawan di Tanah Air dalam rapat kerja bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (7/7/2025).
Politikus senior dari PDI Perjuangan itu menyoroti lemahnya perlindungan terhadap insan pers yang dinilainya sebagai pilar keempat demokrasi.
Dalam forum tersebut, TB Hasanuddin menyuarakan keprihatinannya atas kurangnya perhatian negara terhadap wartawan yang berjibaku di lapangan tanpa jaminan kesejahteraan yang layak.
“Kalau kita bisa membicarakan gaji dan tunjangan prajurit TNI, mengapa kita tidak pernah serius membahas nasib wartawan?” ujarnya lantang di hadapan mitra kerja Komisi I DPR.
Ia menegaskan bahwa wartawan bukan sekadar pencatat sejarah, tetapi juga pejuang demokrasi di era informasi. Keberadaan mereka di lokasi bencana, konflik, unjuk rasa, hingga investigasi kasus besar menjadikan peran jurnalis sangat vital bagi publik dan negara.
“Mereka adalah mata dan telinga rakyat. Tapi jika mereka sendiri hidup tidak sejahtera, bagaimana bisa maksimal menjalankan fungsinya?” tambah TB Hasanuddin.
Soroti Dominasi Konglomerasi Media
Dalam kesempatan itu, TB juga mengkritik keras praktik kepemilikan media massa yang dikuasai oleh konglomerasi.
Menurutnya, kondisi ini berpotensi menggerus independensi redaksi dan memperlakukan wartawan sebagai alat produksi berita semata.
“Kepemilikan media oleh segelintir orang menimbulkan ketimpangan. Wartawan jadi korban dari sistem yang tidak berpihak pada kesejahteraan mereka,” ucap mantan Sekretaris Militer Presiden Megawati Soekarnoputri itu.
Ia menilai bahwa dominasi modal dalam industri media telah menyebabkan krisis independensi sekaligus memperlemah posisi wartawan di tengah tuntutan kerja yang tinggi dan risiko besar di lapangan.
Desakan untuk Pemerintah dan Dewan Pers
TB Hasanuddin mendesak agar pemerintah, Dewan Pers, dan para pemilik media segera duduk bersama membahas dan merumuskan peta jalan untuk memperbaiki kesejahteraan jurnalis.
Ia mengusulkan agar pembahasan itu mencakup penetapan gaji minimum wartawan, pemberian jaminan sosial, hingga perlindungan hukum dalam menjalankan tugas jurnalistik.
“Idealisme wartawan itu luar biasa, tapi mereka juga manusia biasa. Mereka punya keluarga yang butuh makan, pendidikan, dan perlindungan. Kita tidak bisa terus menerus menuntut idealisme tanpa menjamin realitas hidup mereka,” ujarnya.
Ia juga menyinggung peran Dewan Pers yang menurutnya harus lebih aktif dan proaktif dalam memperjuangkan hak-hak wartawan, tidak hanya dalam aspek profesionalisme, tetapi juga dalam aspek kesejahteraan dan keselamatan kerja.
Isu Serius, Bukan Basa-Basi
Seruan TB Hasanuddin mendapat perhatian serius dari sejumlah anggota Komisi I lainnya yang hadir.
Ia menegaskan bahwa isu ini bukan basa-basi politik, tetapi realitas yang perlu segera direspons oleh semua pemangku kepentingan.
“Kalau kita bisa menyusun anggaran pertahanan negara secara terperinci, mengapa tidak bisa menyusun peta jalan kesejahteraan pers?” tantang TB Hasanuddin.
“Demokrasi tidak akan hidup tanpa informasi, dan informasi tidak akan hidup tanpa wartawan.”
Ujian Nyata Bagi Pemangku Kebijakan
Pernyataan TB Hasanuddin ini menjadi ujian nyata bagi pemerintah dan semua pihak terkait dalam merespons persoalan kesejahteraan wartawan.
Apakah suara tersebut akan ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret, atau hanya menjadi wacana yang hilang seiring waktu?
Ia menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa sudah waktunya wartawan tidak hanya diminta menjaga idealisme profesi, tetapi juga dijamin realitas kesejahteraannya.
“Negara harus hadir untuk insan pers. Jangan biarkan mereka terus bekerja dalam ketidakpastian. Sudah saatnya kita pastikan wartawan hidup layak di negeri ini,” pungkasnya.
Pos terkait
Popular Mingguan
Tidak ada komentar