Riau Menuju Daerah Istimewa, PBB Siap Fasilitasi LAMR Temui Menko Yusril

Viralterkini.id, Pekanbaru – Aspirasi masyarakat Riau untuk meraih status Daerah Istimewa Riau (DIR) mendapat suntikan dukungan politik yang kuat. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB) menyatakan kesiapannya menjadi jembatan diplomasi antara Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) dengan pemerintah pusat.

Dukungan strategis ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP PBB, Gugum Ridho Putra, bersama Sekretaris Jenderal, Yuri Kemal Fadlullah, saat mengunjungi Balai Adat LAMR di Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Rabu (28/1).

Baca Juga

4 hari  lalu

KPK Ajukan Anggaran Pengadaan Alat ke DPR, ICW Beri Respons Menohok

55 Arthur

Membuka Akses ke Kabinet

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, PBB berkomitmen memfasilitasi komunikasi langsung antara tokoh adat Riau dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

“Kami melihat LAMR sebagai motor perjuangan Daerah Istimewa Riau. Komunikasi politik di tingkat nasional sangat krusial, dan PBB siap membuka akses itu (ke Menko Yusril),” tegas Gugum Ridho Putra.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Kapolri Nilai Posisi Polri Ideal di Bawah Presiden

56 M Ary K

Gugum menambahkan bahwa perjuangan DIR adalah investasi politik jangka panjang untuk melindungi hak-hak masyarakat Riau, yang memerlukan estafet kepemimpinan dari generasi muda.

Menjamin Hak Adat dan Tata Ruang

Ketua Umum DPH LAMR, Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, menyambut baik dukungan ini. Menurutnya, status “Istimewa” adalah kunci untuk mendapatkan kepastian konstitusional atas hak-hak adat yang selama ini sering terabaikan.

Menurut Datuk Seri Taufik, urgensi Daerah Istimewa Riau meliputi:

1. Kepastian Tata Ruang: Melindungi wilayah kelola adat dari eksploitasi yang tidak berpihak pada masyarakat lokal.
2. Perlindungan Hak Adat: Memberikan payung hukum kuat bagi eksistensi masyarakat Melayu.
3. Pusat Tamadun: Meneguhkan Riau sebagai pusat peradaban Melayu di Indonesia.

Strategi Diplomasi yang Terukur

Sekjen DPP PBB, Yuri Kemal Fadlullah, mengingatkan bahwa perjuangan ini membutuhkan nafas panjang dan strategi yang matang. Ia menekankan pentingnya sinergi antara diplomasi politik dan penguatan regulasi.

“Perjuangan ini memerlukan diplomasi dan momentum yang tepat. Kami tidak ingin isu Daerah Istimewa Riau hanya menjadi komoditas politik sesaat, melainkan hasil nyata melalui jalur regulasi yang terukur,” jelas Yuri.

Pertemuan ini turut dihadiri Ketua DPW PBB Riau, Zul Azhar, serta jajaran pimpinan adat LAMR. Kehadiran petinggi PBB ini menjadi sinyal bahwa isu kedaulatan adat di Riau kini mulai bergeser dari sekadar wacana lokal menjadi agenda pembahasan di tingkat nasional. (**)