Pemprov Jabar Audit Proyek 2025, Nilai Tunggakan Capai Ratusan Miliar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kredit Foto: ANTARA/Narda Margaretha Sinambela Viralterkini.id, Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengaudit seluruh proyek pembangunan sepanjang 2025. Langkah ini bertujuan mengecek kualitas pekerjaan sekaligus menelusuri tunggakan pembayaran proyek yang nilainya mencapai Rp621 miliar.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memimpin langsung kebijakan audit tersebut. Ia menilai sejumlah proyek tidak menunjukkan kualitas kerja yang layak. Karena itu, Pemprov Jabar menahan pembayaran proyek yang tidak memenuhi standar.
“Kami tidak membayar penuh pekerjaan yang kualitasnya buruk,” kata Dedi Mulyadi, Kamis (8/1/2026).
Pemprov Jabar tetap melunasi proyek yang memenuhi ketentuan teknis dan administratif. Pemerintah daerah memakai Dana Alokasi Umum (DAU) dan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pembayaran kewajiban proyek.
Dedi Mulyadi mengapresiasi masyarakat Jawa Barat yang rutin membayar pajak kendaraan. Ia menilai kepatuhan wajib pajak membantu pemerintah menjaga stabilitas keuangan daerah.
“Terima kasih kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang terus membayar pajak,” ujarnya.
Selain audit internal, Dedi Mulyadi mengajak masyarakat ikut mengawasi hasil pembangunan. Ia membuka kanal media sosial untuk menerima kritik dan masukan terkait mutu proyek.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengakui Pemprov Jabar masih menanggung kewajiban pembayaran proyek 2025 yang jatuh tempo pada 2026. Ia menjelaskan kondisi tersebut muncul karena pemerintah daerah mengalokasikan anggaran besar untuk belanja publik sepanjang 2025.
“Target pendapatan kami tinggi. Realisasi pendapatan hanya mencapai 94,37 persen. Kondisi ini memicu kekurangan anggaran belanja sebesar Rp621 miliar,” kata Herman sebagaimana dilansir IDN Times Jabar, Senin (5/1/2025).
Herman memastikan kewajiban tersebut tidak mengganggu belanja daerah 2026. Pemprov Jabar telah menyusun manajemen kas untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja.
“Kami sudah menghitung semuanya. Pemprov Jabar akan melunasi tunggakan Rp621 miliar itu pada 2026 sesuai arahan gubernur,” tegasnya. (Arth)
Pos terkait
Popular Mingguan
Tidak ada komentar