Komitmen Bangun Masa Depan Berkeadilan, Wagub Papua Tegaskan Peran Sentral HAM
Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen. Kredit Foto: Papua.us Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, menegaskan bahwa hak asasi manusia (HAM) harus menjadi pilar utama dalam transformasi pembangunan daerah. Prinsip tersebut dinilai sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Papua, yakni Transformasi Papua Baru yang Maju dan Harmonis.
“Saat ini pembangunan Papua tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan terwujudnya keharmonisan sosial, keadilan, serta penghormatan terhadap martabat manusia bagi seluruh masyarakat,” ujar Aryoko saat menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman pengarusutamaan HAM di bidang pendidikan tinggi yang melibatkan Kementerian Hak Asasi Manusia dan Universitas Cenderawasih, di Jayapura, Senin (19/1/2026)
Menurutnya, visi Papua yang maju dan harmonis diwujudkan melalui misi Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif, yang seluruhnya dijalankan dalam kerangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM.
“Untuk itu, HAM merupakan fondasi yang tidak dapat ditawar dalam setiap kebijakan dan program pembangunan daerah, termasuk di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif,” tegasnya.
Aryoko menilai penandatanganan nota kesepahaman tersebut memiliki arti strategis, khususnya dalam memperkuat pengarusutamaan HAM di lingkungan pendidikan tinggi. Ia menyebut Universitas Cenderawasih sebagai perguruan tinggi kebanggaan masyarakat Papua memiliki peran penting dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berwawasan HAM.
224 Dano“Generasi muda Papua perlu dibekali pemahaman HAM yang kuat agar mampu menjadi agen perubahan di masa depan,” katanya.
Melalui sinergi tersebut, Aryoko berharap nilai-nilai HAM tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
“Kami menekankan bahwa dunia akademik merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun kesadaran kritis masyarakat, memperkaya kajian ilmiah, serta melahirkan kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM dan berakar pada kearifan lokal Papua,” ujarnya.
Ia menambahkan, kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong lahirnya inovasi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Pemerintah Provinsi Papua menyambut baik penguatan koordinasi antara Kementerian Hak Asasi Manusia dan pemerintah daerah agar pelaksanaan program-program HAM di Papua berjalan terstruktur dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan serta rasa keadilan masyarakat,” pungkas Aryoko. (**)
Pos terkait
Popular Mingguan
Tidak ada komentar